Berita

Ekonom senior Rizal Ramli saat menjadi pembicara dalam podcast Novel Baswedan/Repro

Politik

Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Rizal Ramli Singgung Kejatuhan Marcos di Filipina

JUMAT, 14 APRIL 2023 | 23:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Megaskandal transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat rakyat marah. Pasalnya, di tengah kehidupan ekonomi rakyat yang tengah kesusahan, para pejabat Kemenkeu belakangan terbukti bergaya hidup hedonis.

Ekonom Senior Dr. Rizal Ramli akrab disapa RR itu lantas mengingatkan kejatuhan mantan Presiden Filipina Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Selain karena otoriter, belakangan diketahui istri Marcos, Imelda Romualdez bergaya hidup hedon dan membuat rakyat Filipina marah.

Akumulasi kemarahan itu pecah hingga berujung Marcos jatuh dari tampuk kekuasaannya pada 25 Februari 1986.   


“Saya ingin mengingatkan Marcos jatuhnya kenapa sih? Tentu Marcos otoriter rakyat mah enggak penting banget, tapi begitu rakyat lihat gaya hedonnya Imelda Marcos punya sepatu 150 pasang, 1 pasangnya ada yang 150 ribu dolar, marah rakyat di Filipina. Kemudian jadi basis people power,” ujar RR dalam sebuah podcast di kanal YouTube Novel Baswedan, dikutip Jumat (14/4).

Atas dasar itu, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai bahwa kejatuhan Marcos pun antara lain dipicu oleh gaya hidup hedon keluarganya yang membuat rakyat Filipina marah. Menurut RR, demikian halnya di Indonesia, jika pegawai sekelas Ditjen Pajak Kemenkeu pun bergelimangan harta dan bergaya hedonis maka tak menutup kemungkinan hal itu memicu people power di Indonesia.

“Ini akhirnya bisa mendorong perubahan besar, kita makan aja susah lu udah korupsi? lu enggak bayar pajak? dan yang ketiga lu hidupnya hedon? Itu menimbulkan kemarahan rakyat dan rakyat ingin perubahan sekarang juga, enggak nunggu 2024. (2024) Itu mah capres-capresan, rakyat perubahan hari ini, kita susah uang enggak ada, kerjaan enggak ada, lu kok gila-gilaan!” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya