Berita

Wakil Dekan I FISIP Unila Dedy Hermawan/RMOLLampung

Nusantara

Viral Pembangunan Lampung Bobrok, Pengamat: Solusinya Ganti Gubernur

JUMAT, 14 APRIL 2023 | 20:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Provinsi Lampung tak henti-hentinya jadi sorotan. Awalnya karena konten tiktokers Awbimax Reborn "Kenapa Lampung Gak Maju-maju", sampai ramai-ramai masyarakat pamer kondisi jalan rusak di daerahnya masing-masing.

Akademisi Universitas Lampung Dedy Hermawan menilai kritik yang disampaikan Bima Yudho Saputro sudah objektif. Di mana, pembangunan di Provinsi Lampung memang sangat bermasalah pada bidang infrastruktur, kota baru, pendidikan, birokrasi dan ekonomi.

"Kepemimpinan Gubernur Lampung dan jajaran birokrasinya hingga saat ini tidak menghasilkan perbaikan signifikan terhadap aspek-aspek pembangunan tersebut," kata Dedy dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (14/4).


Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Unila ini melanjutkan, kinerja Gubernur Arinal Djunaidi dan jajarannya tak jauh beda dengan era Gubernur sebelumnya. Permasalahannya di Lampung masih itu-itu saja.

"Oleh karena itu, solusinya satu-satunya dan sangat strategis adalah mengganti kepempinan Pemerintah Provinsi Lampung, dan momentumnya adalah pada Pilkada 2024," kata Dedy.

Lagipula, lanjut Dedy, naiknya persoalan bobroknya hasil kerja Arinal dan wakilnya Chusnunia Chalim ini sangat berpotensi membuat para pemilih meninggalkan Arinal.

"Sangat potensial akan ditinggalkan pemilih di 2024," tegasnya.

Dosen Ilmu Administrasi Negara ini melanjutkan, Penjabat (Pj) Gubernur yang akan ditugaskan tahun 2023 ini haruslah memiliki kepepemimpinan kuat, berintegritas, kompeten, kreatif, dan progresif.

"Ini yang dibutuhkan masyarakat dan daerah Lampung, butuh kepemimpinan yang memiliki keberanian mendobrak stagnasi kinerja pembangunan di Lampung," katanya.

Ia berpesan kepada Pemerintah Pusat untuk serius dalam menempatkan pejabat sebagai Pj Gubernur Lampung nantinya.

Sementara, pesan untuk Arinal dan Nunik, jika ingin kepemimpinannya dikenang masyarakat Lampung, maka segera evaluasi menyeluruh.

"Baik seluruh jajaran birokrasinya, pantau secara total perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pastika seluruh program, kegiatan dan anggaran teraktualisasi secara tepat," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya