Berita

Wakil Dekan I FISIP Unila Dedy Hermawan/RMOLLampung

Nusantara

Viral Pembangunan Lampung Bobrok, Pengamat: Solusinya Ganti Gubernur

JUMAT, 14 APRIL 2023 | 20:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Provinsi Lampung tak henti-hentinya jadi sorotan. Awalnya karena konten tiktokers Awbimax Reborn "Kenapa Lampung Gak Maju-maju", sampai ramai-ramai masyarakat pamer kondisi jalan rusak di daerahnya masing-masing.

Akademisi Universitas Lampung Dedy Hermawan menilai kritik yang disampaikan Bima Yudho Saputro sudah objektif. Di mana, pembangunan di Provinsi Lampung memang sangat bermasalah pada bidang infrastruktur, kota baru, pendidikan, birokrasi dan ekonomi.

"Kepemimpinan Gubernur Lampung dan jajaran birokrasinya hingga saat ini tidak menghasilkan perbaikan signifikan terhadap aspek-aspek pembangunan tersebut," kata Dedy dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (14/4).


Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Unila ini melanjutkan, kinerja Gubernur Arinal Djunaidi dan jajarannya tak jauh beda dengan era Gubernur sebelumnya. Permasalahannya di Lampung masih itu-itu saja.

"Oleh karena itu, solusinya satu-satunya dan sangat strategis adalah mengganti kepempinan Pemerintah Provinsi Lampung, dan momentumnya adalah pada Pilkada 2024," kata Dedy.

Lagipula, lanjut Dedy, naiknya persoalan bobroknya hasil kerja Arinal dan wakilnya Chusnunia Chalim ini sangat berpotensi membuat para pemilih meninggalkan Arinal.

"Sangat potensial akan ditinggalkan pemilih di 2024," tegasnya.

Dosen Ilmu Administrasi Negara ini melanjutkan, Penjabat (Pj) Gubernur yang akan ditugaskan tahun 2023 ini haruslah memiliki kepepemimpinan kuat, berintegritas, kompeten, kreatif, dan progresif.

"Ini yang dibutuhkan masyarakat dan daerah Lampung, butuh kepemimpinan yang memiliki keberanian mendobrak stagnasi kinerja pembangunan di Lampung," katanya.

Ia berpesan kepada Pemerintah Pusat untuk serius dalam menempatkan pejabat sebagai Pj Gubernur Lampung nantinya.

Sementara, pesan untuk Arinal dan Nunik, jika ingin kepemimpinannya dikenang masyarakat Lampung, maka segera evaluasi menyeluruh.

"Baik seluruh jajaran birokrasinya, pantau secara total perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pastika seluruh program, kegiatan dan anggaran teraktualisasi secara tepat," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya