Berita

Jurubicara Kementerian Luar Negeri, India Arindam Bagchi/Net

Dunia

Balas Kritik Pakistan, India Bela Keputusan Gelar Pertemuan G20 di Kashmir

JUMAT, 14 APRIL 2023 | 14:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rencana India menggelar rangkaian pertemuan G20 di wilayah Jammu dan Kashmir sempat menuai kritik tajam, khususnya dari Pakistan.

Islamabad mengecam keras keputusan India tersebut, sebab digelar di wilayah sengketa dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang tidak bertanggung jawab.

Merespon kritikan Pakistan, India melakukan pembelaan dengan menyebut lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan G20 masih berada di bawah kekuasaan New Delhi.


Sehingga wajar jika keputusan itu diambil, karena India memiliki hak mengadakan pertemuan apapun di wilayahnya sendiri.

"Peristiwa dan pertemuan G20 terjadi di seluruh India dan wajar jika dilakukan di Jammu, Kashmir dan Ladakh, yang merupakan bagian integral dan tidak dapat dicabut dari India," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, India Arindam Bagchi, seperti dimuat Al Arabiya pada Kamis (13/4).

Tahun ini, India memegang jabatan presidensi bergilir G20 dan akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan puncak di New Delhi pada September 2023 mendatang.

Pekan lalu, kalender lengkap acara menjelang KTT diumumkan, termasuk pertemuan G20 dan Pemuda 20 yang rencananya digelar di Kashmir, Srinagar dan di Leh, Ladakh, pada bulan April dan Mei mendatang.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya