Menkumham Yakin Paradigma Pemidanaan Berubah Sesuai Kebutuhan Zaman

Pengesahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Pemasyarakatan 22/2022 menjadi wajah baru paradigma pemidanaan bagi para tersangka Indonesia.

Itulah yang jadi topik pembahasan Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) RI Yasonna Hamonangan Laoly, dalam keterangan tertulis saat menjadi keynote Speaker dalam acara Simposium Nasional Pemasyarakatan, Kamis (13/4).

"Melalui Undang Undang Pemasyarakatan 22/2022 dan KUHP yang baru, perubahan paradigma pemidanaan Indonesia menjadi suatu keniscayaan," ucap Yasonna.

Melalui UU tersebut, Yasonna menyebut hukum pemidanaan harus turut berubah sejalan dengan perkembangan zaman dan perkembangan kejahatan itu sendiri.

"Pemidanaan sendiri seharusnya menjadi sarana atau alat kontrol sosial dengan fungsi sebagai alat pencegahan kejahatan, sebagai alat mempertahankan moral yang baik serta sebagai alat untuk mereformasi kejahatan," ungkap Yasonna.

Salatu satu poin utama, mengedepankan prinsip-prinsip perbaikan, ketimbang penyelesaian pidana yang merujuk pada konsepsi kepenjaraan yang hanya akan mengakibatkan kerugian negara dengan membangun penjara sebanyak-banyaknya.

"Upaya penyelesaian yang berkeadilan serta mencoba memulihkan keadaan seperti semula yakni pemidanaan yang mengakomodir keadilan restoratif sebagai alternatif pemidanaan," ucap Yasonna.