Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Dinilai Gagal Kelola Indonesia Battery Corporation, PKS Desak Toto Nugroho Diganti

KAMIS, 13 APRIL 2023 | 20:01 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah diminta segera mengganti Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho karena dianggap gagal mengelola perusahaan sesuai target yang ditetapkan.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto saat rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirut Mind-ID, Dirut Antam dan Dirut IBC, Rabu kemarin (12/4).

Mulyanto minta pemegang saham korporasi baterai listrik Indonesia yakni Pertamina, PLN, MIND-ID, dan Antam mengganti Dirut IBC karena dinilai tidak cakap membawa kemajuan yang berarti bagi perusahaan setelah bekerja lebih dari tiga tahun.  


Pengamatan  Mulyanto, selama tiga tahun bekerja hasilnya lebih banyak kajian yang menelan biaya hampir Rp 100 miliar untuk membayar konsultan. Namun demikian, tidak nampak langkah konkretnya untuk perusahaan.

Ia mengaku baru mengetahui jika Dirut IBC ini pernah menjabat sebagai Dirut Petral, perusahaan migas berbasis di Singapura yang membuat heboh dan akhirnya diusulkan untuk dibubarkan oleh Tim Pemberantasan Mafia Migas.

Bagi Mulyadi, penunjukan Toto Nugroho tidak etis karena Petral ia nilai bermasalah dan menimbulkan polemik di dunia migas nasional.

"(Petral) yang akhirnya dibubarkan oleh Tim Pemberantasan Mafia Migas malah diangkat lagi sebagai Dirut IBC yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan EBET nasional.  Ini mengkhawatirkan masa depan energi hijau kita," jelas Mulyanto.

"Apalagi yang bersangkutan juga tidak menguasai seluk-beluk bisnis terkait teknologi baterai listrik. Apa tidak ada putra bangsa ini yang lebih baik? Mestinya kan ada," lanjutnya.

Menurut Mulyanto, seharusnya IBC melibatkan berbagai lembaga riset yang sebelumnya terkonsolidasikan oleh Kemenristek (sekarang BRIN) dalam konsorsium riset baterai listrik.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya