Berita

Muslim Arbi/Net

Politik

DPR Tak Bergeming dengan Jebakan Utang China, Muslim: Perlu Pansus Rakyat Usut Proyek KCJB

KAMIS, 13 APRIL 2023 | 17:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak bergeming soal jebakan utang China. Untuk itu, diharapkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama rakyat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Harapan itu disampaikan Direktur Gerakkan Perubahan, Muslim Arbi. Muslim mengatakan, sangat diperlukan pansus rakyat untuk mengusut proyek KCJB yang telah menyeret negara di bawah tekanan dan dominasi China.

"Pemerintah Beijing minta APBN sebegai jaminan atas proyek KCJB yang mangkrak itu. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan gagal nego ulang agar bunga pinjaman dari 3,4 persen menjadi 2 persen. China malah minta jaminan APBN di KCJB," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/4).


Semula kata Muslim, proyek KCJB ditawar oleh Jepang dengan nilai sekitar Rp 90 triliun dengan bunga 0,1 persen dan masa konsensi selama 40 tahun.

Akan tetapi, pemerintah Indonesia malah menyetujui tawaran China yang hingga saat ini biaya membengkak dengan nilai sekitar Rp 110 triliun dengan bunga 3,4 persen dan masa konsensi selama 80 tahun.

"Proyek ini sejak ground breaking tahun 2016 tetap mangkrak dan terancam gagal. Sementara nilai proyeknya terus membengkak," kata Muslim.

Muslim menilai, KCJB merupakan salah satu proyek prestisius Jokowi yang sedang kandas saat ini, di tengah masa jabatannya hampir habis. Bahkan, proyek tersebut dapat mengancam negara dengan bunga utang yang tinggi.

"Kini proyek ini bikin negara tersandera utang oleh Debt Trap China, proyek jebakan China. Jokowi dan Luhut sangat bertanggung jawab terkait proyek ini. Karena telah membuat negara tersandera oleh China," terangnya.

Namun demikian, Muslim menyayangkan dengan sikap DPR RI yang sudah didesak berkali-kali untuk membentuk pansus lantaran beban akan dipikul negara, akan tetapi DPR malah tidak bergeming.

"Kalau DPR sudah tidak dapat menjalankan peran konstitusionalnya, maka DPD turun tangan untuk bentuk pansus selamatkan negara dari ancaman jebakan utang China," pungkas Muslim.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya