Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak bergeming soal jebakan utang China. Untuk itu, diharapkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama rakyat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Harapan itu disampaikan Direktur Gerakkan Perubahan, Muslim Arbi. Muslim mengatakan, sangat diperlukan pansus rakyat untuk mengusut proyek KCJB yang telah menyeret negara di bawah tekanan dan dominasi China.
"Pemerintah Beijing minta APBN sebegai jaminan atas proyek KCJB yang mangkrak itu. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan gagal nego ulang agar bunga pinjaman dari 3,4 persen menjadi 2 persen. China malah minta jaminan APBN di KCJB," ujar Muslim kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/4).
Semula kata Muslim, proyek KCJB ditawar oleh Jepang dengan nilai sekitar Rp 90 triliun dengan bunga 0,1 persen dan masa konsensi selama 40 tahun.
Akan tetapi, pemerintah Indonesia malah menyetujui tawaran China yang hingga saat ini biaya membengkak dengan nilai sekitar Rp 110 triliun dengan bunga 3,4 persen dan masa konsensi selama 80 tahun.
"Proyek ini sejak
ground breaking tahun 2016 tetap mangkrak dan terancam gagal. Sementara nilai proyeknya terus membengkak," kata Muslim.
Muslim menilai, KCJB merupakan salah satu proyek prestisius Jokowi yang sedang kandas saat ini, di tengah masa jabatannya hampir habis. Bahkan, proyek tersebut dapat mengancam negara dengan bunga utang yang tinggi.
"Kini proyek ini bikin negara tersandera utang oleh
Debt Trap China, proyek jebakan China. Jokowi dan Luhut sangat bertanggung jawab terkait proyek ini. Karena telah membuat negara tersandera oleh China," terangnya.
Namun demikian, Muslim menyayangkan dengan sikap DPR RI yang sudah didesak berkali-kali untuk membentuk pansus lantaran beban akan dipikul negara, akan tetapi DPR malah tidak bergeming.
"Kalau DPR sudah tidak dapat menjalankan peran konstitusionalnya, maka DPD turun tangan untuk bentuk pansus selamatkan negara dari ancaman jebakan utang China," pungkas Muslim.
