Berita

Ali Mochtar Ngabalin/RMOL

Politik

Bukan Demo, Ali Ngabalin Sarankan Abraham Samad Cs Bikin Parpol untuk Jaga KPK

KAMIS, 13 APRIL 2023 | 16:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Para mantan pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut demonstrasi meminta Firli Bahuri untuk mundur dari jabatan Ketua KPK disarankan untuk bergabung atau membuat partai politik (parpol). Hal itu perlu dilakukan agar menggunakan cara-cara yang elegan untuk menjaga lembaga yang pernah dipimpinnya.

Hal itu diminta oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menanggapi adanya desakan-desakan hingga aksi demontrasi oleh mantan pimpinan dan pegawai KPK di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin (10/4).

"Kalau ada diksi minta mundur, kalau narasinya kaya begitu, itu artinya yang ada tinggal kebencian, bukan dalam rangka menjaga lembaga yang pernah mereka pimpin itu untuk lebih baik," ujar Ali Ngabalin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/4).

Ali menilai, jika menemukan adanya data-data yang bocor, maka yang tepat adalah membuat aduan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Tapi kalau dia ikut demonstrasi kemudian minta mendesak agar Firli itu berhenti, itu apa itu. Bekas pimpinan KPK model apa kaya begitu? Masa sih semua urusan begitu gayanya, padahal mereka itu kan orang-orang hebat, orang-orang yang pernah memimpin itu KPK," kata Ali.

Ali melihat, hal itu terjadi karena adanya kebencian yang tertanam pada diri mereka. Mereka yang dimaksud adalah, pihak-pihak yang turut demontrasi, seperti mantan Komisioner KPK Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Saut Situmorang, dan mantan pegawai KPK Novel Baswedan.

"Kenapa bisa begitu? Jadi ada kebencian yang tertanam dalam mereka punya diri. Tingkat kebenciannya sudah tidak terbendung lagi. Apakah semua urusan itu harus diperlakukan dengan cara-cara seperti itu? Kan tidak," tegas Ali.

Ali pun turut menyoroti adanya tuduhan-tuduhan terhadap Firli yang dituduh berperan sendiri dalam memberhentikan dengan hormat Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Padahal, keputusan itu adalah putusan kelima pimpinan KPK.

"Nuduh-nuduh bilang Pak Firli yang menyelesaikan perkara sendiri, teken sendiri, arogansi dan lain, ini mantan pimpinan kok begini cara berpikirnya. Jangan lah yang begini-begini. Pakai panggung lain. Masuk aja partai politik biar lebih enak ngomongnya. Bikin partai politik, kumpulkan kawan-kawanmu semua. Jadi partai politik supaya enak ngomong, gerakanmu enak, orang-orang gak akan macam-macam nilainya. Jangan sok-sok alergi politik, tapi peran-peran politiknya kaya orang kehabisan obat," pungkas Ali.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Apindo: Wajar Ada Restrukturisasi TikTok-Tokopedia Pascamerger

Kamis, 04 Juli 2024 | 03:59

UPDATE

Pembalap Rasakan Akselerasi Mantap Pertamax Turbo

Minggu, 14 Juli 2024 | 20:02

Meutya Hafid: Penembakan Trump Jadi Pengingat Perbedaan Pendapat Harus Dihormati

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:52

Zulhas: Karena Papua, Dunia Tak Adil terhadap Indonesia

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:23

JK sebut Penembakan Trump Peringatan Keras Bagi AS

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:11

Amanah Youth Top Models: Jangan Belajar Etika Karena Mau jadi Model

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:08

Zulhas Harap Obral HGU 190 Tahun Tarik Minat Investor

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:01

Perkokoh Ketahanan Nasional dengan Kemandirian Pangan

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:47

Elektabilitas Anwar Hafid Unggul dengan Dukungan Basis Loyalis

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:46

Wali Kota Surabaya Tahu Parkir Liar Lewat Media Sosial

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:29

HGU IKN Ugal-ugalan, DPR Harus Panggil Jokowi

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:00

Selengkapnya