Serbia Bantah Tuduhan Memasok Senjata untuk Ukraina

Rumor yang menyebutkan bahwa  Beograd memasok senjata untuk Kyiv mendapat bantahan tegas dari Kementerian Luar Negeri Serbia

Kementerian pada Rabu (12/4) mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Ivica Dacic telah menolak tuduhan tidak berdasar itu, menyebut bahwa rumor itu diembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Wakil Perdana Menteri Pertama dan Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic membantah tuduhan tentang pengiriman senjata dan peralatan militer ke Ukraina yang diterbitkan oleh kantor berita Inggris Reuters dan direproduksi oleh beberapa media Serbia," kata Kementerian, seperti dikutip dari Kyiv Independent.

Kementerian juga menegaskan, Menteri Dacic telah menyatakan bahwa Serbia menghormati instrumen hukum domestik dan internasional dan tidak memasok senjata dan peralatan militer ke negara mana pun jika ini dapat menyebabkan atau memperpanjang konflik bersenjata.

Diplomat top Beograd itu juga menekankan bahwa Republik Serbia mematuhi kebijakan netralitas militernya dan mematuhi kesimpulan Dewan Keamanan Nasional.

Serbia belum menjual dan tidak akan pernah menjual senjata ke Kyiv atau Moskow.

"Sejak awal konflik di Ukraina, tidak ada senjata yang diekspor dari Serbia ke kedua pihak," tegas Dacic.

"Lisensi ekspor Serbia untuk senjata dan peralatan militer dikeluarkan hanya untuk pembeli dengan sertifikat pengguna akhir, yang menyatakan, antara lain, bahwa pengguna akhir tidak dapat menjual kembali senjata tanpa persetujuan dari otoritas berwenang Serbia," terangnya.

Reuters melaporkan dengan mengutip dokumen rahasia Pentagon yang bocor, bahwa pemerintah Serbia tidak mengesampingkan penyediaan senjata mematikan kepada tentara Ukraina.

Menurut dokumen tertanggal 2 Maret itu, Serbia, yang telah menolak memberikan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina, setuju untuk memasok senjata ke Kyiv dan mungkin telah mengirimkannya.

Juga dikatakan bahwa "Serbia memiliki kemauan politik dan kemampuan militer untuk menyediakan senjata ke Ukraina di masa depan." Konon, kantor berita tersebut menekankan bahwa pihaknya tidak dapat memverifikasi keaslian dokumen tersebut.