Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin/Net
Bocornya lusinan dokumen 'Paling Rahasia' membuat Pentagon harus berhadapan dengan banyak pertanyaan yang bahkan membuat Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin sedikit kelabakan.
Dalam pengarahan kepada wartawan pada Selasa (12/4), Austin mengatakan bahwa proses penyelidikan terkait kebocoran masih terus berlangsung dan pihaknya belum mengetahui siapa yang memiliki akses tersebut.
"Dokumen itu ada di suatu tempat di web. Di mana tepatnya dan siapa yang memiliki akses, kami tidak tahu. Saat ini, kami tidak tahu," katanya, seperti dikutip dari
Fox News.
Setidaknya 53 dokumen penting telah diposting online dan menyebar dengan cepat di media sosial bertanggal antara 23 Februari dan 1 Maret. Menurut pejabat, bocornya dokumen rahasia itu mungkin berasal dari luar Pentagon.
Di depan wartawan, Austin mengakui bahwa dia pertama kali diberi pengarahan tentang bocornya materi sensitif dan rahasia itu pada pagi hari tanggal 6 April. Ia kemudian langsung membuka rapat darurat dan membuka penyelidikan.
"Sejak itu, saya telah bertemu dengan para pemimpin departemen senior setiap hari mengenai tanggapan kami, dan saya telah mengarahkan upaya lintas departemen yang mendesak. Kami telah merujuk masalah ini ke Departemen Kehakiman (DOD), yang telah membuka penyelidikan kriminal," kata Austin.
Ketika ditanya bagaimana dia baru mengetahui kebocoran itu seminggu yang lalu, saat file-file rahasia telah terposting di media sosial sejak beberapa bulan sebelumnya, Austin menjawab bahwa departemennya hanya mengetahui dokumen yang bocor itu bertanggal 28 Februari dan 1 Maret. Ia tidak tahu apakah ada dokumen lain yang online sebelum tanggal tersebut.
Namun begitu, ia berjanji akan terus menyelidiki kasus ini dan menyelidiki sumber kebocoran.
Pentagon, menurut Austin, telah memulai peninjauan internal untuk menilai dampak kebocoran tersebut terhadap keamanan nasional.
Tinjauan tersebut dipimpin oleh Milancy D. Harris, wakil wakil menteri pertahanan untuk intelijen dan keamanan. Tim itu termasuk perwakilan dari kantor urusan legislatif, urusan publik, kebijakan, penasihat hukum dan staf gabungan.
