Menag Ingatkan Petugas Haji Harus Jadi Problem Solver Jemaah

Seluruh petugas haji harus bisa menjaga sikap dan tidak berulah. Sebaliknya, petugas haji harus bisa menjadi problem solver atas beragam persoalan yang dihadapi jemaah.

Pesan ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat membuka Bimbingan Teknis Terintegrasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab saudi Tahun 2023 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (12/4). Bimtek ini diikuti 1.234 petugas haji dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.

"Saya tidak ingin ada petugas yang bermasalah dengan pihak keamanan Arab Saudi karena kekeliruan yang dia lakukan. Kalian yang saat ini merasa tidak kompeten dan tidak berkomitmen, tidak usah berangkat karena masih banyak petugas di luar sana yang antre berharap bisa ikut memberikan layanan terbaik kepada jemaah," tegasnya.

Menag juga mengingatkan bahwa Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH) tahun 2022 mencapai 90,45. Naik 4,54 basis poin dibanding penyelenggaraan haji terakhir sebelum pandemi atau 2019 yaitu 85,91. Ini adalah indeks tertinggi dalam 11 tahun penyelenggaraan survei yang dilakukan BPS.

"Kita syukuri ini sebagai prestasi. Tapi ini juga harus dimaknai sebagai tantangan penyelenggaraan haji tahun ini agar dapat mempertahankannya, bila perlu meningkatkannya," lanjut Menag.

Untuk itu, kata Menag, sinergi dan kerja bersama seluruh petugas, baik dari Kemenag, Kemenkes, Instansi terkait, dan unsur lainnya, menjadi penting untuk memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik.

"Saya berharap dari proses bimtek ini, lahir petugas yang meneladani sosok tabiin yang membuat penasaran sahabat Umar dan Ali. Keduanya penasaran karena diminta Rasulullah untuk mencarinya dan jika bertemu memohon untuk didoakan olehnya," terang Menag.

Sebelum berangkat, para petugas menandatangani Pakta Integritas. Ini merupakan bentuk komitmen untuk menjadi petugas yang kompeten dan profesional dalam melayani jemaah, serta tidak melakukan pelanggaran.

"Kami siapkan tim untuk melakukan penilaian kinerja. Petugas yang melanggar Pakta Integritas bisa dipulangkan," pungkasnya.