Berita

KPK mengumumkan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi di DJKA/RMOL

Hukum

Ini Kronologis Tangkap Tangan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalur Kereta Api di DJKA

KAMIS, 13 APRIL 2023 | 04:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti uang senilai Rp 2,823 miliar dalam kegiatan tangkap tangan yang menjaring 25 orang, 10 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pembangunan dan pemeliharaan Jalur Kereta Api (KA) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan TA 2018-2022.

"Dalam kegiatan tangkap tangan, tim KPK berhasil mengamankan 25 orang, yaitu 16 orang diamankan di Jakarta dan Depok Jawa Barat, 8 orang di Semarang, 1 orang di Surabaya," ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis dinihari (13/4).

Johanis selanjutnya membeberkan kronologis penangkapan. KPK mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel KA Trans Sulawesi Selatan (Sulsel) terdapat dugaan rekayasa lelang dan tindak pidana korupsi untuk memenangkan rekanan tertentu di DJKA.

Dari hasil tindak lanjut, maka pada Senin (10/4) didapat informasi bahwa Dion selaku Direktur PT IPA dan pemilik PT PP memerintahkan Any yang merupakan staf keuangannya untuk menyiapkan uang tunai sejumlah Rp 350 juta dan kartu debit BCA baru untuk Bernard.

"Sehingga tim kemudian memantau pergerakan para pihak di Semarang dan Jakarta," kata Johanis.

Selanjutnya pada Selasa (11/4), tim KPK menemukan informasi bahwa akan terjadi pertemuan antara Hikmat, Dion, Fadliansyah, dan Harno di kantor Kemenhub Gedung Karsa lantai 14 Jakarta.

Setelah para pihak berpisah, tim KPK memutuskan untuk mengamankan Bernard, Putu, Ayunda, dan beberapa staf Dion di kantor PT IPA. Selanjutnya tim KPK mengamankan Dion yang sedang berada di Mall Green Pramuka Square serta mengamankan Hikmat, Fadliansyah, Harno, dan Riyanto di Gedung Karsa. Tim KPK juga mengamankan Synthodi rumahnya di Depok, Jawa Barat.

"Selain pihak-pihak tersebut, tim KPK juga mengamankan pihak lainnya. Sehingga total 25 orang untuk dimintai keterangan. Selain itu, tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp 2,027 miliar, 20 ribu dolar AS, kartu debit senilai Rp 346 juta, serta saldo rekening bank senilai Rp 150 juta. Sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp 2,823 miliar," jelas Johanis.

Dari 25 orang itu, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Sebagai pihak pemberi, yakni Dion Renato Sugiarto (DIN) selaku Direktur PT IPA, Muchamad Hikmat (MUH) selaku Direktur PT DF; Yoseph Ibrahim (YOS) selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, dan Parjono (PAR) selaku VP PT KA Manajemen Properti.

Lalu pihak penerima ialah Harno Trimadi (HT) selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian, Bernard Hasibuan (BEN) selaku PPK BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya (PTU) selaku Kepala BTP Jabagteng, Achmad Affandi (AFF) selaku PPK BPKA Sulsel, Fadliansyah (FAD) selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, dan Syntho Pirjani Hutabarat (SYN) selaku PPK BTP Jabagbar.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya