Berita

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: KKN Era Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Soeharto

RABU, 12 APRIL 2023 | 16:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, jauh lebih buruk jika dibandingkan era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Anggapan itu diutarakan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute dan LP3ES bertemakan “Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan (Berkaca pada kontroversi 349T di Kementerian Keuangan RI)”, Rabu (12/4).

“KKN dia dan keluarganya. Ini, Jokowi lebih ganas KKN-nya, lebih brutal dibandingkan Soeharto,” ucap Rizal Ramli.


Rizal Ramli menceritakan pengalamannya dalam rezim pemerintahan Soeharto. Menurutnya, anak Soeharto berani melakukan praktik KKN ketika ayahnya berkuasa 15 tahun.

Namun, lanjutnya, kondisi itu berbeda dengan anak Presiden Jokowi yang mulai memanfaatkan kekuasaan ayahnya di usia pemerintahan baru seumur jagung.

“Kita ini kan pernah ditangkap oleh Soeharto, tapi Tommy Soeharto bisnis ngaco-ngaco setelah Soeharto berkuasa 15 tahun. Ini, anak-anak Jokowi baru kuasa 7 tahun si Kaesang punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar, dari mana itu dia dapat uang?” kata Rizal Ramli.

Dia menengarai, uang-uang itu didapat anak-anak Jokowi dari para taipan. Dia mencontohkan, Sinarmas yang melakukan investasi di perusahaan Kaesang sebesar Rp 150 miliar, yang menurutnya tidak masuk akal.

“Jadi sebetulnya anak-anaknya (Jokowi) melakukan dagang kekuasaan,” demikian Rizal Ramli.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya