Berita

Rencana pembangunan venue PON XXI/Ist

Nusantara

Anggaran Disuit-suit, DPR Aceh Ancam Mundur dari PON 2024

RABU, 12 APRIL 2023 | 03:56 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, M Rizal Falevi Kirani, meminta pembangunan sejumlah venue PON di Aceh harus sama dengan daerah-daerah lain sebelumnya. Di mana venue-venue dibangun dengan bantuan dana dari pemerintah pusat.

“Iya dong, jadi pembangunan (venue) untuk pelaksanaan PON itu harus sama dengan yang lain,” kata Falevi kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (11/4).

Dia juga mengingatkan, pemerintah pusat tidak boleh memandang sebelah mata dan tak ada diskriminasi soal anggaran PON di wilayah Aceh.


“Jangan karena Provinsi Aceh jadi tuan rumah, maka anggarannya disuit-suit,” ujar politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini.

Falevi menjelaskan, sejumlah lokasi untuk perhelatan ajang olahraga empat tahunan nasional itu sudah ditetapkan di beberapa kabupaten/kota di Tanah Rencong.

Di mana, terdapat beberapa cabang olahraga (cabor) yang diperlombakan di Aceh. Sehingga membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang memenuhi standar.

“Misalnya Papua, Jawa barat, Pekanbaru, (fasilitas) mereka dibangun baru kenapa kita tidak?” ujar dia.

Menurut dia, Pemerintah Pusat berencana bakal membangun fasilitas mewah berstandar internasional di atas tanah milik kampus Universitas Syiah Kuala (USK), yang berlokasi di kawasan Aceh Besar.

Dia menjelaskan, bahwa fasilitas tersebut nantinya bakal difungsikan untuk sarana pendidikan bagi mahasiswa dan mahasiswa USK.

“Apa yang ditinggal oleh pemerintah pusat, di tempat pembangunan itu akan dimanfaatkan oleh kampus nantinya,” jelasnya.

Sejauh ini, kata dia, belum ada pembangunan infrastruktur ihwal PON Aceh-Sumut 2024. Jika menggunakan APBA, maka bakal tak akan cukup untuk membiayai itu semua.

Oleh sebab itu, pihaknya juga mengancam bakal mundur jadi tuan rumah PON XXI 2024 kalau pemerintah pusat tak kunjung membangun venue di Aceh.

“Jangan PHP (pemberi harapan palsu), tidak mungkin kami APBA yang sedikit ini untuk melaksanakan PON, jadi berpikirnya harus rasional tidak mungkin dengan anggaran sedikit apalagi Otsus kita berkurang,” tandasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya