Berita

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza/Net

Politik

Pengamat: Koalisi Besar Dibentuk Jokowi karena Ragu PDIP Bisa Menang Pilpres 2024

SELASA, 11 APRIL 2023 | 23:01 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembentukan Poros Koalisi Besar oleh rezim sekarang ini, diramal sejumlah pihak bagian dari sikap politik Presiden Joko Widodo terhadap partai pengusung utamanya di dua kali pemilu, yakni pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

"Koalisi Besar dibentuk karena Jokowi meragukan PDIP akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024," ujar pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/4).

Efriza menilai, PDIP tidak lagi dilihat sebagai parpol super seperti dua kali pemilu sebelumnya. Karena, figur politik yang potensi mengikuti kontestasi Pilpres 2024, tidak lebih punya jaminan ketimbang barisan Koalisi Besar.


Dosen ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo ini melihat, situasi dan kondisi politik sekarang ini, memperlihatkan lawan politik PDIP lebih kuat dari posisinya sekarang.

"Sosok Ganjar dan Puan Maharani sebagai kader PDIP (yang potensial diusung di Pilpres 2024), diperhitungkan kurang kuat menandingi sosok Anies dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan," tuturnya.

Maka dari itu, Efriza memandang Koalisi Besar sebagai kendaraan politik Jokowi untuk bisa menjaga kekuasaannya untuk tetap hidup.

"Alternatif inilah yang diperhitungkan oleh Jokowi untuk turut memperhitungkan dan mengupayakan barisan koalisi pendukung pemerintah diperluas dan diperbesar untuk menandingi Koalisi Perubahan," demikian Efriza menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya