Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Net
Perubahan arah mayoritas partai politik (Parpol) barisan pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejak menguat pembentukan Koalisi Besar, diprediksi bukan mengarah ke partai pemenang utama Pemilu 2019, yaitu PDI Perjuangan.
Dianalisa oleh pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, potensi pecahnya barisan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi menguat, utamanya semenjak Jokowi buka bersama barisan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"Jokowi diyakini ingin mewujudkan Koalisi Besar, juga sebagai bentuk perlawanan tersembunyi, berebut pengaruh dengan Megawati Soekarnoputri di PDIP," ujar Efriza kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/4).
Ia menganalisa, perlawanan Jokowi kepada PDIP dan Ketumnya Megawati Soekarnoputri, secara tidak langsung bisa dibaca dengan ketidakhadiran elite partai berlambang banteng moncong putih ini di acara buka bersama yang diadakan PAN beberapa pekan lalu.
"Apalagi sejak Ganjar Pranowo sudah terlihat berseberangan, juga PDIP yang malah terlihat seperti menjadi oposisi Jokowi," sambungnya menuturkan.
Selain PDIP, dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo ini juga mengamati, perpecahan barisan pemerintahan Jokowi juga terlihat dari nyebrangnya Partai Nasdem dengan membentuk Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS.
Maka dari itu, Efriza menganalisa calon presiden (capres) yang akan didukung Jokowi pada Pilpres 2024 ini bukan dari PDIP, tetapi justru dari mantan lawannya di Pemilu Serentak 2019.
"Sehingga Gerindra dan Prabowo diyakini saat ini menjadi organisasi dan orang kepercayaan Jokowi. Koalisi Besar juga hanya punya satu nama yang tinggi elektabilitasnya yakni Prabowo," tuturnya.
"Ia juga yang sudah dideklarasikan, jadi amat memungkinkan Jokowi “bermain hati†kepada Prabowo," demikian Efriza menambahkan.
