Berita

Legislator asal Partai Demokrat Benny K Harman/Net

Politik

Benny Harman Curiga Isu Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Kaya Kasus Ratna Sarumpaet

SELASA, 11 APRIL 2023 | 21:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan belum menyentuh babak akhir lantaran data Rp 349 triliun masih diragukan dan dipertanyakan masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mencurigai, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sedang melakukan prank (bohongi) masyarakat luas untuk kepentingan tertentu.

"Mohon maaf Pak Mahfud, bagi saya ini kadang kalau saya tanya,  jangan-jangan Pak Mahfud dengan teman-temannya ini sedang main cilukba, kita yang kena, ya kita anggap begitu ya," ucap Benny dalam rapat kerja bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (11/4).


Legislator dari fraksi Partai Demokrat ini khawatir temuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tersebut seperti kasus prank Ratna Sarumpaet. Benny mengatakan pada kasus Ratna itu menyeret namanya lantaran ikut-ikutan mengomentari kasus aktivis perempuan itu.

"Kayak dulu, masih ingat kan, siapa dulu aktivitas politik kita, yang dulu yang dulu tahun 2018, ah aktivis politik kita. Ingatlah Sarumpaet tuh, yang mukanya luka lalu kita tanggapi di publik kita yang kena, Pak Mahfud. Padahal kena prank kita ini, saya hampir dipanggil polisi, bukan dipanggil lagi, sudah kirim surat ke saya, untuk dipanggil. Hanya karena menanggapi pemberitaan, tentang aktivis yang mukanya jadi jelek akibat salah operasi padahal fiktif itu. Tapi itu dulu, 5 tahun lalu," katanya.

Intinya, Benny meminta agar pemerintah bersungguh-sungguh dalam penanganan kasus dugaan TPPU ini dengan melakukan investigasi secara menyeluruh, agar tidak dianggap prank oleh masyarakat.

"Jadi, poin saya sungguh-sungguh sedikit lah," tutup Benny.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya