Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL
Proses verifikasi perbaikan/ulang Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dipastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetap dilanjutkan, meski Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
DIjelaskan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, Putusan PT DKI Jakarta atas ajuan Banding KPU terhadap Putusan PN Jakpus dalam perkara gugatan perdata Prima, tidak mempengaruhi proses verifikasi perbaikan/ulang Prima yang tengah berjalan.
Meskipun Hasyim tidak memungkiri, pelaksanaan verifikasi perbaikan/ulang itu merupakan hasil laporan Prima ke Bawaslu, mengenai dugaan pelanggaran administrasi KPU, dan salah satu buktinya menggunakan Putusan PN Jakpus.
“Terhadap Putusan Bawaslu perkara No. 01/2023 (perkara Partai Prima), tetap dilaksanakan dan dilanjutkan oleh KPU, karena menjadi kewajiban KPU melaksanakan Putusan Bawaslu,†ujar Hasyim saat dikonfirmasi wartawan, Selasa sore (11/4).
Sebagai pihak Pembanding, Hasyim menyambut baik putusan PT DKI Jakarta tersebut. Sebab menurutnya, hasil upaya perlawanannya itu telah menunjukkan langkah hukum kepemiluaan yang seharusnya diambil peserta pemilu.
“Meluruskan kembali jalur peradilan untuk mencari keadilan pemilu, yaitu bukan wewenang/kompetensi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), namun adalah wewenang Bawaslu, PTUN dan Mahkamah Konstitusi,†sambungnya menuturkan.
Lebih lanjut, Hasyim juga memaknai Putusan PT DKI Jakarta sebagai upaya membendung arus gugatan para pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam kepemiluan melalui jalur Peradilan Umum.
Adapun dalam poin pertimbangan Putusan Banding PT DKI Jakarta yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Banding, Sugeng Riono, permasalahan yang dibawa Prima ke PN Jakpus dinilai tidak beralasan menurut hukum kepemiluaan.
Sebabnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6A juncto Pasal 470 UU Pemilu jucto Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur soal Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antar peserta pemilu dengan peserta pemilu dan/atau penyelenggara pemilu, sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan berwenang mengadili perkara a quo harus dibatalkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang secar kompetensi absolut mengadili perkara a quo,†demikian Sugeng membacakan poin pertimbangan PT DKI Jakarta siang tadi.
