Respon Hasil Banding Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu, Ketua KPU: Meluruskan Jalur Peradilan Pemilu

Hasil banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang isinya menunda pemilu, oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Selasa (11/4), langsung disambut baik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari.

Sebagai pihak Pembanding, Hasyim menyambut baik putusan PT DKI Jakarta tersebut. Sebab menurutnya, hasil upaya perlawanannya itu telah menunjukkan langkah hukum kepemiluaan yang seharusnya diambil peserta pemilu.

“Meluruskan kembali jalur peradilan untuk mencari keadilan pemilu, yaitu bukan wewenang/kompetensi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), namun adalah wewenang Bawaslu, PTUN dan Mahkamah Konstitusi,” ujar Hasyim saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/4).

Selain itu, Hasyim memandang, ada hikmah lainnya dibalik Putusan Banding PT DKI Jakarta, yang mengabulkan upaya hukum banding KPU terhadap Putusan PN Jakpus berisi perintah penundaan pemilu, sebagai akibat gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

“Putusan PT Jakarta tersebut dapat membendung arus gugatan para pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam kepemiluan melalui jalur Peradilan Umum,” demikian Hasyim menambahkan.

Dalam poin pertimbangan Putusan Banding PT DKI Jakarta yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Banding, Sugeng Riono, dijelaskan bahwa permasalahan yang dibawa Prima ke PN Jakpus tidak beralasan menurut hukum kepemiluaan.

Sebabnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6A juncto Pasal 470 UU 7/2017 tentang Pemilu jucto Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur soal penyelesaian sengketa proses pemilu antar peserta pemilu dengan peserta pemilu dan/atau penyelenggara pemilu, sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan berwenang mengadili perkara a quo harus dibatalkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara a quo,” demikian Sugeng membacakan poin pertimbangan PT DKI Jakarta siang tadi.