Berita

Twitter/Net

Dunia

Pejabat Sarankan Rusia Berdamai dengan Twitter

SELASA, 11 APRIL 2023 | 07:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Twitter menghapus pembatasan pada akun yang berafiliasi dengan pemerintah Rusia disambut baik sejumlah pejabat tinggi Moskow, salah satunya ketua komite Duma Negara untuk kebijakan informasi, Anton Gorelkin.

Menggambarkan keputusan CEO Twitter Elon Musk tentang masalah tersebut sebagai "keajaiban", Gorelkin menyarankan agar Rusia juga membuka blokir raksasa media sosial tersebut.

Dia mencatat bahwa saat ini pengguna kembali bebas membaca postingan yang diterbitkan oleh Kremlin, Kementerian Luar Negeri Rusia, kedutaan besar Moskow di luar negeri, dan lembaga negara lainnya.


"Ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali larangan Twitter di Rusia," tulisnya di Telegram, seperti dikutip dari RT, Senin (10/4).

“Jika jejaring sosial mencari netralitas, kita harus melanjutkan dialog dengannya dan terus bekerja dalam kerangka hukum Rusia,” lanjut Gorelkin.

Menurut Gorelkin, Twitter sekali lagi dapat menjadi platform yang nyaman bagi pejabat Rusia untuk menjelaskan pandangan Moskow tentang urusan global kepada khalayak Barat.

Dia juga menyatakan harapan bahwa Musk tidak akan berubah pikiran karena tekanan dari media Barat.

Ekaterina Mizulina, ketua Liga Internet Aman dan anggota Kamar Sipil Rusia, juga menyuarakan dukungan untuk langkah tersebut.

Dia mengatakan bahwa Twitter telah mengubah kebijakannya tentang penyebaran konten yang dilarang dan menghapus sensor terhadap akun yang berafiliasi dengan negara Rusia - sebuah langkah yang dia katakan telah membuat AS marah.

"Platform ini mendemonstrasikan pendekatan baru untuk bekerja setelah pembelian Elon Musk. Saya percaya bahwa Rusia dapat mulai merevisi keputusan untuk membatasi operasi platform," katanya.

Musk telah menghadapi kritik atas langkahnya untuk mencabut pembatasan terhadap akun yang terkait dengan Rusia. Pada Minggu, dia menolak seruan untuk menindak akun mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev dengan mengatakan bahwa semua berita pada tingkat tertentu adalah propaganda.

"Biarkan orang memutuskan sendiri," katanya.

Twitter memberlakukan pembatasan pada akun yang berafiliasi dengan negara Rusia pada April 2022 setelah Moskow memulai operasi militernya di Ukraina.

Kebijakan platform mulai berubah setelah Musk menyelesaikan kesepakatan senilai 44 miliar dolar AS untuk membeli perusahaan media sosial itu musim gugur lalu.

Twitter telah dilarang di Rusia sejak Maret 2022 atas apa yang digambarkan oleh pengawas media nasional, Roskomnadzor, sebagai menyebarkan informasi yang salah tentang konflik Ukraina.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Penumpang Melonjak di Libur Sekolah, Whoosh Hadirkan Promo Wisata

Sabtu, 27 Juni 2026 | 19:57

Razman Dieksekusi

Sabtu, 27 Juni 2026 | 19:29

Purbaya Bantah Restitusi Pajak Ditahan, Tuding Ada Permainan Oknum DJP

Sabtu, 27 Juni 2026 | 18:51

Dari Kandang ke Kanopi Hutan: Tiga Orangutan Hasil Rehabilitasi Kembali ke Alam Liar

Sabtu, 27 Juni 2026 | 18:45

Perjalanan Tengkar KH Miftachul Akhyar

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:52

Punya Integritas, Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:34

Terus Meningkat, Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja Wapres Gibran

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:22

Dikuasai Gaya Hidup, Pasar Indonesia Diincar Asing

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:41

Polisi Tangkap Perantara Jual Beli Sabu 1 Kg di Pasar Baru

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:29

JK Resmikan Pembangunan Masjid Hajjah Yuliana Bekas Kantor Polisi di Melbourne

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:00

Selengkapnya