Berita

Twitter/Net

Dunia

Pejabat Sarankan Rusia Berdamai dengan Twitter

SELASA, 11 APRIL 2023 | 07:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Twitter menghapus pembatasan pada akun yang berafiliasi dengan pemerintah Rusia disambut baik sejumlah pejabat tinggi Moskow, salah satunya ketua komite Duma Negara untuk kebijakan informasi, Anton Gorelkin.

Menggambarkan keputusan CEO Twitter Elon Musk tentang masalah tersebut sebagai "keajaiban", Gorelkin menyarankan agar Rusia juga membuka blokir raksasa media sosial tersebut.

Dia mencatat bahwa saat ini pengguna kembali bebas membaca postingan yang diterbitkan oleh Kremlin, Kementerian Luar Negeri Rusia, kedutaan besar Moskow di luar negeri, dan lembaga negara lainnya.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali larangan Twitter di Rusia," tulisnya di Telegram, seperti dikutip dari RT, Senin (10/4).

“Jika jejaring sosial mencari netralitas, kita harus melanjutkan dialog dengannya dan terus bekerja dalam kerangka hukum Rusia,” lanjut Gorelkin.

Menurut Gorelkin, Twitter sekali lagi dapat menjadi platform yang nyaman bagi pejabat Rusia untuk menjelaskan pandangan Moskow tentang urusan global kepada khalayak Barat.

Dia juga menyatakan harapan bahwa Musk tidak akan berubah pikiran karena tekanan dari media Barat.

Ekaterina Mizulina, ketua Liga Internet Aman dan anggota Kamar Sipil Rusia, juga menyuarakan dukungan untuk langkah tersebut.

Dia mengatakan bahwa Twitter telah mengubah kebijakannya tentang penyebaran konten yang dilarang dan menghapus sensor terhadap akun yang berafiliasi dengan negara Rusia - sebuah langkah yang dia katakan telah membuat AS marah.

"Platform ini mendemonstrasikan pendekatan baru untuk bekerja setelah pembelian Elon Musk. Saya percaya bahwa Rusia dapat mulai merevisi keputusan untuk membatasi operasi platform," katanya.

Musk telah menghadapi kritik atas langkahnya untuk mencabut pembatasan terhadap akun yang terkait dengan Rusia. Pada Minggu, dia menolak seruan untuk menindak akun mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev dengan mengatakan bahwa semua berita pada tingkat tertentu adalah propaganda.

"Biarkan orang memutuskan sendiri," katanya.

Twitter memberlakukan pembatasan pada akun yang berafiliasi dengan negara Rusia pada April 2022 setelah Moskow memulai operasi militernya di Ukraina.

Kebijakan platform mulai berubah setelah Musk menyelesaikan kesepakatan senilai 44 miliar dolar AS untuk membeli perusahaan media sosial itu musim gugur lalu.

Twitter telah dilarang di Rusia sejak Maret 2022 atas apa yang digambarkan oleh pengawas media nasional, Roskomnadzor, sebagai menyebarkan informasi yang salah tentang konflik Ukraina.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya