Berita

Twitter/Net

Dunia

Pejabat Sarankan Rusia Berdamai dengan Twitter

SELASA, 11 APRIL 2023 | 07:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Twitter menghapus pembatasan pada akun yang berafiliasi dengan pemerintah Rusia disambut baik sejumlah pejabat tinggi Moskow, salah satunya ketua komite Duma Negara untuk kebijakan informasi, Anton Gorelkin.

Menggambarkan keputusan CEO Twitter Elon Musk tentang masalah tersebut sebagai "keajaiban", Gorelkin menyarankan agar Rusia juga membuka blokir raksasa media sosial tersebut.

Dia mencatat bahwa saat ini pengguna kembali bebas membaca postingan yang diterbitkan oleh Kremlin, Kementerian Luar Negeri Rusia, kedutaan besar Moskow di luar negeri, dan lembaga negara lainnya.


"Ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali larangan Twitter di Rusia," tulisnya di Telegram, seperti dikutip dari RT, Senin (10/4).

“Jika jejaring sosial mencari netralitas, kita harus melanjutkan dialog dengannya dan terus bekerja dalam kerangka hukum Rusia,” lanjut Gorelkin.

Menurut Gorelkin, Twitter sekali lagi dapat menjadi platform yang nyaman bagi pejabat Rusia untuk menjelaskan pandangan Moskow tentang urusan global kepada khalayak Barat.

Dia juga menyatakan harapan bahwa Musk tidak akan berubah pikiran karena tekanan dari media Barat.

Ekaterina Mizulina, ketua Liga Internet Aman dan anggota Kamar Sipil Rusia, juga menyuarakan dukungan untuk langkah tersebut.

Dia mengatakan bahwa Twitter telah mengubah kebijakannya tentang penyebaran konten yang dilarang dan menghapus sensor terhadap akun yang berafiliasi dengan negara Rusia - sebuah langkah yang dia katakan telah membuat AS marah.

"Platform ini mendemonstrasikan pendekatan baru untuk bekerja setelah pembelian Elon Musk. Saya percaya bahwa Rusia dapat mulai merevisi keputusan untuk membatasi operasi platform," katanya.

Musk telah menghadapi kritik atas langkahnya untuk mencabut pembatasan terhadap akun yang terkait dengan Rusia. Pada Minggu, dia menolak seruan untuk menindak akun mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev dengan mengatakan bahwa semua berita pada tingkat tertentu adalah propaganda.

"Biarkan orang memutuskan sendiri," katanya.

Twitter memberlakukan pembatasan pada akun yang berafiliasi dengan negara Rusia pada April 2022 setelah Moskow memulai operasi militernya di Ukraina.

Kebijakan platform mulai berubah setelah Musk menyelesaikan kesepakatan senilai 44 miliar dolar AS untuk membeli perusahaan media sosial itu musim gugur lalu.

Twitter telah dilarang di Rusia sejak Maret 2022 atas apa yang digambarkan oleh pengawas media nasional, Roskomnadzor, sebagai menyebarkan informasi yang salah tentang konflik Ukraina.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya