Berita

Twitter/Net

Dunia

Pejabat Sarankan Rusia Berdamai dengan Twitter

SELASA, 11 APRIL 2023 | 07:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Twitter menghapus pembatasan pada akun yang berafiliasi dengan pemerintah Rusia disambut baik sejumlah pejabat tinggi Moskow, salah satunya ketua komite Duma Negara untuk kebijakan informasi, Anton Gorelkin.

Menggambarkan keputusan CEO Twitter Elon Musk tentang masalah tersebut sebagai "keajaiban", Gorelkin menyarankan agar Rusia juga membuka blokir raksasa media sosial tersebut.

Dia mencatat bahwa saat ini pengguna kembali bebas membaca postingan yang diterbitkan oleh Kremlin, Kementerian Luar Negeri Rusia, kedutaan besar Moskow di luar negeri, dan lembaga negara lainnya.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali larangan Twitter di Rusia," tulisnya di Telegram, seperti dikutip dari RT, Senin (10/4).

“Jika jejaring sosial mencari netralitas, kita harus melanjutkan dialog dengannya dan terus bekerja dalam kerangka hukum Rusia,” lanjut Gorelkin.

Menurut Gorelkin, Twitter sekali lagi dapat menjadi platform yang nyaman bagi pejabat Rusia untuk menjelaskan pandangan Moskow tentang urusan global kepada khalayak Barat.

Dia juga menyatakan harapan bahwa Musk tidak akan berubah pikiran karena tekanan dari media Barat.

Ekaterina Mizulina, ketua Liga Internet Aman dan anggota Kamar Sipil Rusia, juga menyuarakan dukungan untuk langkah tersebut.

Dia mengatakan bahwa Twitter telah mengubah kebijakannya tentang penyebaran konten yang dilarang dan menghapus sensor terhadap akun yang berafiliasi dengan negara Rusia - sebuah langkah yang dia katakan telah membuat AS marah.

"Platform ini mendemonstrasikan pendekatan baru untuk bekerja setelah pembelian Elon Musk. Saya percaya bahwa Rusia dapat mulai merevisi keputusan untuk membatasi operasi platform," katanya.

Musk telah menghadapi kritik atas langkahnya untuk mencabut pembatasan terhadap akun yang terkait dengan Rusia. Pada Minggu, dia menolak seruan untuk menindak akun mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev dengan mengatakan bahwa semua berita pada tingkat tertentu adalah propaganda.

"Biarkan orang memutuskan sendiri," katanya.

Twitter memberlakukan pembatasan pada akun yang berafiliasi dengan negara Rusia pada April 2022 setelah Moskow memulai operasi militernya di Ukraina.

Kebijakan platform mulai berubah setelah Musk menyelesaikan kesepakatan senilai 44 miliar dolar AS untuk membeli perusahaan media sosial itu musim gugur lalu.

Twitter telah dilarang di Rusia sejak Maret 2022 atas apa yang digambarkan oleh pengawas media nasional, Roskomnadzor, sebagai menyebarkan informasi yang salah tentang konflik Ukraina.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya