Berita

Twitter/Net

Dunia

Pejabat Sarankan Rusia Berdamai dengan Twitter

SELASA, 11 APRIL 2023 | 07:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Twitter menghapus pembatasan pada akun yang berafiliasi dengan pemerintah Rusia disambut baik sejumlah pejabat tinggi Moskow, salah satunya ketua komite Duma Negara untuk kebijakan informasi, Anton Gorelkin.

Menggambarkan keputusan CEO Twitter Elon Musk tentang masalah tersebut sebagai "keajaiban", Gorelkin menyarankan agar Rusia juga membuka blokir raksasa media sosial tersebut.

Dia mencatat bahwa saat ini pengguna kembali bebas membaca postingan yang diterbitkan oleh Kremlin, Kementerian Luar Negeri Rusia, kedutaan besar Moskow di luar negeri, dan lembaga negara lainnya.


"Ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali larangan Twitter di Rusia," tulisnya di Telegram, seperti dikutip dari RT, Senin (10/4).

“Jika jejaring sosial mencari netralitas, kita harus melanjutkan dialog dengannya dan terus bekerja dalam kerangka hukum Rusia,” lanjut Gorelkin.

Menurut Gorelkin, Twitter sekali lagi dapat menjadi platform yang nyaman bagi pejabat Rusia untuk menjelaskan pandangan Moskow tentang urusan global kepada khalayak Barat.

Dia juga menyatakan harapan bahwa Musk tidak akan berubah pikiran karena tekanan dari media Barat.

Ekaterina Mizulina, ketua Liga Internet Aman dan anggota Kamar Sipil Rusia, juga menyuarakan dukungan untuk langkah tersebut.

Dia mengatakan bahwa Twitter telah mengubah kebijakannya tentang penyebaran konten yang dilarang dan menghapus sensor terhadap akun yang berafiliasi dengan negara Rusia - sebuah langkah yang dia katakan telah membuat AS marah.

"Platform ini mendemonstrasikan pendekatan baru untuk bekerja setelah pembelian Elon Musk. Saya percaya bahwa Rusia dapat mulai merevisi keputusan untuk membatasi operasi platform," katanya.

Musk telah menghadapi kritik atas langkahnya untuk mencabut pembatasan terhadap akun yang terkait dengan Rusia. Pada Minggu, dia menolak seruan untuk menindak akun mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev dengan mengatakan bahwa semua berita pada tingkat tertentu adalah propaganda.

"Biarkan orang memutuskan sendiri," katanya.

Twitter memberlakukan pembatasan pada akun yang berafiliasi dengan negara Rusia pada April 2022 setelah Moskow memulai operasi militernya di Ukraina.

Kebijakan platform mulai berubah setelah Musk menyelesaikan kesepakatan senilai 44 miliar dolar AS untuk membeli perusahaan media sosial itu musim gugur lalu.

Twitter telah dilarang di Rusia sejak Maret 2022 atas apa yang digambarkan oleh pengawas media nasional, Roskomnadzor, sebagai menyebarkan informasi yang salah tentang konflik Ukraina.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya