Berita

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius/Net

Dunia

Main Pecat Pejabat, Strategi Menhan Jerman jadi Sorotan

SELASA, 11 APRIL 2023 | 06:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Belum genap tiga bulan menjabat, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dari Partai Sosial Demokrat, telah membuat resah para pejabat.

Harian Jerman Bild pada Senin (10/4) menulis, ada peningkatan rasa frustasi di kalangan militer Jerman tentang upaya Pistorius mereformasi kementerian yang dipimpinnya.

Pistorius telah melakukan pemecatan dengan mengurangi personel senior Kementerian dari 370 menjadi 160.


Dia juga melakukan perombakan dengan menggantikan Inspektur Jenderal Bundeswehr Eberhard Zorn dengan Carsten Breuer. Juga menggantikan Presiden Kantor Federal Peralatan Bundeswehr, Teknologi Informasi dan Dukungan Dalam Layanan (BAAINBw) Gabriele Korb dengan mantan wakilnya, Annette Lehnigk-Emden.
Perombakan tiba-tiba itu tentu membuat banyak pihak tidak senang. Pistorius mungkin memiliki strategi tetapi langkahnya sangat berisiko.

Pemecatan Eberhard Zorn, yang sangat populer di ketentaraan, telah memicu reaksi keras dari sejumlah kalangan.

"Itu bukan cara untuk memperlakukan prajurit terhormat," tulis Bild.

Begitu juga dengan penggantian Gabriele Korb oleh Lehnigk-Emden, membuat banyak kalangan tidak puas,

"Sekarang, Pistorius mungkin menghadapi murka petinggi yang kecewa yang ingin dia cabut kekuasaannya atau yang hanya tidak berbagi rencananya," tulis Bild.

Pengangkatan Brigadir Jenderal Christian Freuding sebagai kepala manajemen operasi dan markas perencanaan yang bertugas untuk meningkatkan komunikasi antar departemen kementerian telah memicu kebencian di kementerian, karena sebagian besar kepala departemen lain memiliki pangkat lebih tinggi daripada Freuding.

"Ini menciptakan perebutan kekuasaan di kementerian dengan hierarki yang begitu ketat," tulis Bild, menambahkan bahwa personel sipil kementerian tidak senang bahwa seorang perwira militer telah ditunjuk untuk posisi yang begitu penting.

Perombakan jajaran jelas melumpuhkan kerja kementerian. Banyak pejabat yang menekankan bahwa Pistorius tidak boleh berlaku sewenang-wenang dan harus mengakhiri spekulasinya. Sayangnya, ketika pejabat ingin mengupas hal ini, Pistorius sedang menjalani cuti Paskah yang cukup panjang sampai akhir April.  

Pistorius hanya berpesan kepada para pejabat itu melalui email bahwa mereka semua tidak perlu mengkhawatirkan keputusan-keputusannya dan percaya kepadanya.

Saat terpilih, Pistorius memiliki tekad untuk menghentikan apa yang disebut difusi tanggung jawab, yang menyebabkan penundaan pelaksanaan proyek-proyek penting termasuk pembelian senjata.

Kanselir Jerman Olaf Scholz menunjuk Pistorius pada akhir Januari ketika Christine Lambrecht mengundurkan diri di tengah serangkaian kesalahannya.

Sejak hari pertama menjabat, Pistorius begitu semangat mengelola militer Jerman dan vokal untuk pasokan senjata Ukraina.

Pada konferensi di Munich, Pistorius mengatakan dia sudah bekerja untuk mempercepat proses pengadaan, termasuk tank Leopard 2 A7 baru. Dia mengatakan kepada industri pertahanan untuk "silakan mulai memesan komponen" untuk membangun tank-tank tersebut sekarang - sebelum dokumen pesanan diselesaikan.

"Anda dapat mengandalkan kami, Anda akan mendapatkan kontrak pada musim panas," kata Pistorius, yang sejak awal menolak klaim bahwa angkatan bersenjata negara itu berantakan.

Ia selalu mengatakan, "Bundeswehr jauh dari kekacauan," tetapi langkahnya untuk memecat para petinggi di Kementerian Pertahanan menimbulkan keraguan akan pernyataannya itu.

Pada akhir Februari, lebih dari sebulan setelah menjabat, Pistorius mengatakan pada konferensi keamanan bahwa dia menyadari betapa "sangat rumit" kementerian pertahanan dengan struktur organisasinya yang membengkak.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya