Berita

Masyarakat Lumajang mendukung langkah KPK mengembalikan Brigjen Endar Priantoro ke Polri lantaran dianggap pejabat hedon/Ist

Nusantara

Dianggap Pejabat Hedon, Warga Lumajang Dukung Firli Kembalikan Endar ke Polri

SENIN, 10 APRIL 2023 | 19:10 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Puluhan Masyarakat Kabupaten Lumajang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Dukung KPK (Gemaduk) melakukan aksi solidaritas mendukung KPK tidak memperpanjang masa jabatan Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK, Brigjen Endar Priantoro yang selesai pada tanggal 31 Maret 2023 lalu. Aksi tersebut dilakukan di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Senin (10/4).

Puluhan masyarakat Lumajang duduk di teras rumah melakukan musyawarah, selanjutnya membacakan isi kesepakatan mendukung langkah KPK tidak memperpanjang Endar Priantoro.

Koordinator Gemaduk, Muhammad Ridwan menyatakan, keputusan KPK tidak memperpanjang jabatan Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK, Brigadir Jenderal sangat tepat. Karena proses tersebut sudah melalui mekanisme yang dilakukan internal KPK.


"Saya bersama puluhan masyarakat Lumajang mendukung langkah KPK saat ini, yaitu tidak memperpanjang masa jabatan Dirlidik KPK Endar Priantoro," ujar Ridwan kepada wartawan, Senin (10/4).

Menurut dia, sangat layak KPK tidak memperpanjang Endar Priantoro karena tergolong penjabat yang kerap pamer kemewahan alias hedon. Yang kemarin juga viral di media sosial isterinya pamer kemewahan. Hal itu jelas bertolak belakang dengan seruan Presiden dan upaya KPK yang menyerukan agar pejabat negara menerapkan hidup sederhana.

"Kalau saya si melihatnya tergolong pejabat hedon, sering menampilkan gaya hidup keluarganya di media sosial dengan fasilitas kemewahan yang melukai hati rakyat," tegasnya.

Ridwan mengatakan, bahwa KPK adalah lembaga yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain dan kelompok manapun. Termasuk eks komisioner dan pegawai pecatan KPK yang selalu merecoki pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Firli Bahuri.

"KPK milik rakyat bukan dan tidak dibawah lembaga hukum lain, kita akan kawal dan lindungi KPK dari rongrongan luar, jangan lemahkan KPK karena jabatan orang yang suka pamer harta," tegasnya.

Ridwan bersama warga lainnya terus mendukung kinerjanya KPK dalam pemberantasan korupsi yang saat ini lagi galak-galaknya. Ridwan berharap warga lainnya juga melakukan hal yang sama yakni mendukung KPK. "Kami bersama KPK dan Firli Bahuri terus maju berantas Korupsi sampai Tuntas, kami ingin negeri ini damai bebas korupsi," harapnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya