Berita

Label "didanai pemerintah" yang diberikan Twitter kepada akun media BBC/Foto: BBC

Dunia

Twitter Melabeli BBC Sebagai Media yang Didanai Pemerintah

SENIN, 10 APRIL 2023 | 13:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perselisihan muncul antara CEO Twitter Elon Musk dengan outlet media BBC, setelah media sosial berlambang burung biru itu melabeli akun BBC sebagai organisasi media yang didanai pemerintah.

Menanggapi pelabelan tersebut, BBC dengan cepat menolak kategorisasi yang diberikan Twitter dengan meminta penyelesaian masalah secara langsung.

Dimuat ANI News, Senin (10/4), selain BBC, label tersebut juga diberikan kepada media lainnya seperti PBS, NPR, CNN, dan Voice of America.


Namun, label didanai pemerintah itu disebut tidak muncul di outlet media lain yang memang benar-benar didukung pemerintah, seperti CBC Kanada atau Al Jazeera Qatar.

"Kami berbicara dengan Twitter untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. BBC adalah dan selalu independen. Kami didanai oleh publik Inggris melalui biaya lisensi," tulis BBC dalam pernyataannya.

Menyusul BBC, media NPR juga menyerukan penolakan atas label Twitter yang menyebut mereka berafiliasi dengan negara, yang kurang lebih dapat menunjukkan bahwa medianya dapat dipengaruhi oleh pemerintah AS.

Sejauh ini media tersebut masih menolak menulis cuitan apapun di Twitter, jika akunnya masih didapati oleh label tersebut.

Tindakan terbaru dari Elon Musk ini telah banyak mendapatkan kritik dari berbagai media, yang menuduh bahwa beberapa perusahaannya yang mendapat dana dari pemerintah, seperti Tesla, SpaceX tidak memiliki label "didanai pemerintah" di akun Twitter mereka.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya