Berita

Label "didanai pemerintah" yang diberikan Twitter kepada akun media BBC/Foto: BBC

Dunia

Twitter Melabeli BBC Sebagai Media yang Didanai Pemerintah

SENIN, 10 APRIL 2023 | 13:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perselisihan muncul antara CEO Twitter Elon Musk dengan outlet media BBC, setelah media sosial berlambang burung biru itu melabeli akun BBC sebagai organisasi media yang didanai pemerintah.

Menanggapi pelabelan tersebut, BBC dengan cepat menolak kategorisasi yang diberikan Twitter dengan meminta penyelesaian masalah secara langsung.

Dimuat ANI News, Senin (10/4), selain BBC, label tersebut juga diberikan kepada media lainnya seperti PBS, NPR, CNN, dan Voice of America.


Namun, label didanai pemerintah itu disebut tidak muncul di outlet media lain yang memang benar-benar didukung pemerintah, seperti CBC Kanada atau Al Jazeera Qatar.

"Kami berbicara dengan Twitter untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. BBC adalah dan selalu independen. Kami didanai oleh publik Inggris melalui biaya lisensi," tulis BBC dalam pernyataannya.

Menyusul BBC, media NPR juga menyerukan penolakan atas label Twitter yang menyebut mereka berafiliasi dengan negara, yang kurang lebih dapat menunjukkan bahwa medianya dapat dipengaruhi oleh pemerintah AS.

Sejauh ini media tersebut masih menolak menulis cuitan apapun di Twitter, jika akunnya masih didapati oleh label tersebut.

Tindakan terbaru dari Elon Musk ini telah banyak mendapatkan kritik dari berbagai media, yang menuduh bahwa beberapa perusahaannya yang mendapat dana dari pemerintah, seperti Tesla, SpaceX tidak memiliki label "didanai pemerintah" di akun Twitter mereka.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya