Berita

Label "didanai pemerintah" yang diberikan Twitter kepada akun media BBC/Foto: BBC

Dunia

Twitter Melabeli BBC Sebagai Media yang Didanai Pemerintah

SENIN, 10 APRIL 2023 | 13:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perselisihan muncul antara CEO Twitter Elon Musk dengan outlet media BBC, setelah media sosial berlambang burung biru itu melabeli akun BBC sebagai organisasi media yang didanai pemerintah.

Menanggapi pelabelan tersebut, BBC dengan cepat menolak kategorisasi yang diberikan Twitter dengan meminta penyelesaian masalah secara langsung.

Dimuat ANI News, Senin (10/4), selain BBC, label tersebut juga diberikan kepada media lainnya seperti PBS, NPR, CNN, dan Voice of America.


Namun, label didanai pemerintah itu disebut tidak muncul di outlet media lain yang memang benar-benar didukung pemerintah, seperti CBC Kanada atau Al Jazeera Qatar.

"Kami berbicara dengan Twitter untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. BBC adalah dan selalu independen. Kami didanai oleh publik Inggris melalui biaya lisensi," tulis BBC dalam pernyataannya.

Menyusul BBC, media NPR juga menyerukan penolakan atas label Twitter yang menyebut mereka berafiliasi dengan negara, yang kurang lebih dapat menunjukkan bahwa medianya dapat dipengaruhi oleh pemerintah AS.

Sejauh ini media tersebut masih menolak menulis cuitan apapun di Twitter, jika akunnya masih didapati oleh label tersebut.

Tindakan terbaru dari Elon Musk ini telah banyak mendapatkan kritik dari berbagai media, yang menuduh bahwa beberapa perusahaannya yang mendapat dana dari pemerintah, seperti Tesla, SpaceX tidak memiliki label "didanai pemerintah" di akun Twitter mereka.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya