Berita

Label "didanai pemerintah" yang diberikan Twitter kepada akun media BBC/Foto: BBC

Dunia

Twitter Melabeli BBC Sebagai Media yang Didanai Pemerintah

SENIN, 10 APRIL 2023 | 13:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perselisihan muncul antara CEO Twitter Elon Musk dengan outlet media BBC, setelah media sosial berlambang burung biru itu melabeli akun BBC sebagai organisasi media yang didanai pemerintah.

Menanggapi pelabelan tersebut, BBC dengan cepat menolak kategorisasi yang diberikan Twitter dengan meminta penyelesaian masalah secara langsung.

Dimuat ANI News, Senin (10/4), selain BBC, label tersebut juga diberikan kepada media lainnya seperti PBS, NPR, CNN, dan Voice of America.


Namun, label didanai pemerintah itu disebut tidak muncul di outlet media lain yang memang benar-benar didukung pemerintah, seperti CBC Kanada atau Al Jazeera Qatar.

"Kami berbicara dengan Twitter untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. BBC adalah dan selalu independen. Kami didanai oleh publik Inggris melalui biaya lisensi," tulis BBC dalam pernyataannya.

Menyusul BBC, media NPR juga menyerukan penolakan atas label Twitter yang menyebut mereka berafiliasi dengan negara, yang kurang lebih dapat menunjukkan bahwa medianya dapat dipengaruhi oleh pemerintah AS.

Sejauh ini media tersebut masih menolak menulis cuitan apapun di Twitter, jika akunnya masih didapati oleh label tersebut.

Tindakan terbaru dari Elon Musk ini telah banyak mendapatkan kritik dari berbagai media, yang menuduh bahwa beberapa perusahaannya yang mendapat dana dari pemerintah, seperti Tesla, SpaceX tidak memiliki label "didanai pemerintah" di akun Twitter mereka.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya