Berita

Saleh Partaonan Daulay/Ist

Politik

Dinilai Netral, PAN: Zulhas Bersedia Jadi Penggerak Koalisi Kebangsaan

SENIN, 10 APRIL 2023 | 11:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas, bersedia menjadi penggerak Koalisi Kebangsaan di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Zulhas dinilai netral. Sejauh ini PAN mudah komunikasi dan silaturahmi dengan semua pihak. Tak hanya di dalam jajaran pemerintah, juga di luar pemerintahan,” kata Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/4).

Selain itu, kata dia, Zulhas juga memiliki hubungan baik dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk Ormas keagamaan, kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi profesi, UMKM, dan lain-lain.


“Selama ini komunikasi sudah terjalin baik, tinggal melanjutkan saja,” ujarnya.

Koalisi Kebangsaan dinilai perlu, antara lain untuk menghindari kegaduhan politik. Pasalnya, dalam kontestasi politik, semua pihak harus menjaga agar tidak ada saling hujat, saling mencari keburukan, dan saling menyalahkan.

"Perbedaan afiliasi politik tidak boleh sampai memecah belah. Kalau ada perdebatan, arahkan pada adu gagasan membangun Indonesia ke arah lebih baik. Perbedaan itu sunnatullah, tak bisa dihindari, tapi harus diletakkan dalam bingkai persatuan,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Menurut Saleh, Koalisi Kebangsaan terkait erat dengan dinamika politik dan keberlanjutan pembangunan. Karena itu Presiden Jokowi diharapkan tetap bersedia menjadi komando, agar arah koalisi tetap sesuai yang direncanakan.

"Koalisi kebangsaan ini diinisiasi partai-partai pendukung pemerintah. Sangat wajar jika semua berupaya melanjutkan capaian-capaian presiden,” pungkasnya.

Koalisi Kebangsaan ini gabungan antara dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB (PAN, Golkar, PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR (Gerindra dan PKB).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya