Berita

Saleh Partaonan Daulay/Ist

Politik

Dinilai Netral, PAN: Zulhas Bersedia Jadi Penggerak Koalisi Kebangsaan

SENIN, 10 APRIL 2023 | 11:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas, bersedia menjadi penggerak Koalisi Kebangsaan di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Zulhas dinilai netral. Sejauh ini PAN mudah komunikasi dan silaturahmi dengan semua pihak. Tak hanya di dalam jajaran pemerintah, juga di luar pemerintahan,” kata Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/4).

Selain itu, kata dia, Zulhas juga memiliki hubungan baik dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk Ormas keagamaan, kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi profesi, UMKM, dan lain-lain.


“Selama ini komunikasi sudah terjalin baik, tinggal melanjutkan saja,” ujarnya.

Koalisi Kebangsaan dinilai perlu, antara lain untuk menghindari kegaduhan politik. Pasalnya, dalam kontestasi politik, semua pihak harus menjaga agar tidak ada saling hujat, saling mencari keburukan, dan saling menyalahkan.

"Perbedaan afiliasi politik tidak boleh sampai memecah belah. Kalau ada perdebatan, arahkan pada adu gagasan membangun Indonesia ke arah lebih baik. Perbedaan itu sunnatullah, tak bisa dihindari, tapi harus diletakkan dalam bingkai persatuan,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Menurut Saleh, Koalisi Kebangsaan terkait erat dengan dinamika politik dan keberlanjutan pembangunan. Karena itu Presiden Jokowi diharapkan tetap bersedia menjadi komando, agar arah koalisi tetap sesuai yang direncanakan.

"Koalisi kebangsaan ini diinisiasi partai-partai pendukung pemerintah. Sangat wajar jika semua berupaya melanjutkan capaian-capaian presiden,” pungkasnya.

Koalisi Kebangsaan ini gabungan antara dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB (PAN, Golkar, PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR (Gerindra dan PKB).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya