Berita

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 1998 (Siaga 98), Hasanuddin/Ist

Politik

Ada Upaya Sistematis Recoki KPK, Siaga 98: Banyak Pihak Terganggu dengan Penyelidikan Formula E dan LHKPN Tak Wajar

SENIN, 10 APRIL 2023 | 00:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tetap solid dan waspada terhadap adanya upaya sistematis yang mengganggu kerja pemberantasan korupsi di tanah air.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 1998 atau Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, saat ini terlihat ada upaya sistematis mengganggu kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

"Ada banyak pihak yang terganggu dengan penyelidikan Formula E dan LHKPN tak wajar penyelenggara negara," ujar Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (9/4).


Tidak hanya itu, Hasanuddin melihat ada pihak yang juga mengincar posisi pimpinan KPK. Lantaran era Firli Bahuri dkk akan berakhir pada tahun ini setelah mengemban tugas sejak 2019.

"Dan menganggap pimpinan KPK saat ini sebagai batu sandungan. Ini pertarungan memperebutkan KPK. Ada sekelompok orang, segolongan orang, yang hendak merebut kembali KPK dengan berbagai cara," tutur Hasanuddin.

Hasanuddin menilai, polemik yang terjadi saat ini bukan semata soal pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

"Kami berharap pimpinan KPK dan Dewas KPK tetap solid dan waspada. Ini masa transisi, ada pemilihan pimpinan dan Pemilu 2024. Bagaimanapun juga, dengan UU KPK 19/2019 yang baru, KPK tetaplah komisi indendenden yang bekerja melakukan pemberantasan korupsi, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun juga, dan banyak pihak yang khawatir. Semua masih berharap KPK tak dilemahkan seperti saat ini," pungkas Hasanuddin. Jamaludin, Minggu 9 April 2023
------------------

KPK, LHKPN, Formula E, Siaga 98, Hasanuddin

Ada Upaya Sistematis Ganggu Kerja KPK, Siaga 98: Banyak Pihak Terganggu dengan Penyelidikan Formula E dan LHKPN Tak Wajar

RMOL. Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tetap solid dan waspada terhadap adanya upaya sistematis yang mengganggu kerja pemberantasan korupsi di tanah air.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 1998 atau Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, saat ini terlihat ada upaya sistematis mengganggu kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

"Ada banyak pihak yang terganggu dengan penyelidikan Formula E dan LHKPN tak wajar penyelenggara negara," ujar Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (9/4).

Tidak hanya itu, Hasanuddin melihat ada pihak yang juga mengincar posisi pimpinan KPK. Lantaran era Firli Bahuri dkk akan berakhir pada tahun ini setelah mengemban tugas sejak 2019.

"Dan menganggap pimpinan KPK saat ini sebagai batu sandungan. Ini pertarungan memperebutkan KPK. Ada sekelompok orang, segolongan orang, yang hendak merebut kembali KPK dengan berbagai cara," tutur Hasanuddin.

Hasanuddin menilai, polemik yang terjadi saat ini bukan semata soal pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

"Kami berharap pimpinan KPK dan Dewas KPK tetap solid dan waspada. Ini masa transisi, ada pemilihan pimpinan dan Pemilu 2024. Bagaimanapun juga, dengan UU KPK 19/2019 yang baru, KPK tetaplah komisi independen yang bekerja melakukan pemberantasan korupsi, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun juga, dan banyak pihak yang khawatir. Semua masih berharap KPK tak dilemahkan seperti saat ini," pungkas Hasanuddin.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya