Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Koalisi Besar Tanda Suramnya Iklim Demokrasi

MINGGU, 09 APRIL 2023 | 18:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Koalisi besar atau koalisi kebangsaan yang diwacanakan akan dibentuk oleh lima partai politik (Gerindra, Golkar, PKB, PPP dan PAN) menandakan iklim demokrasi di Indonesia suram.

Pernyataan itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah menyikapi munculnya wacana koalisi besar atau koalisi kebangsaan ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/4).

“Koalisi besar menandai suramnya iklim demokrasi,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini.


Menurutnya, koalisi besar dianggap membuat iklim demokrasi suram lantaran menghambat demokrasi. Argumentasinya, adanya koalisi besar akan memunculkan upaya membatasi kandidat calon presiden dan calon wakil presiden lain dalam kontestasi Pilpres 2024.

Padahal, lima partai politik dari dua koalisi tersebut (KIB dan KKIR) sudah benar membentuk koalisi masing-masing, serta mengusung calon presidennya sendiri agar masyarakat mendapatkan pilihan ketika memilih pemimpinnya.

“Juga menumbuhkan oligarki, di mana kekuasaan hanya dikendalikan oleh sekelompok kecil elite, tentu sulit berharap pemerataan pembangunan dari proses politik yang demikian,” tutup Dedi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya