Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Koalisi Besar Tanda Suramnya Iklim Demokrasi

MINGGU, 09 APRIL 2023 | 18:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Koalisi besar atau koalisi kebangsaan yang diwacanakan akan dibentuk oleh lima partai politik (Gerindra, Golkar, PKB, PPP dan PAN) menandakan iklim demokrasi di Indonesia suram.

Pernyataan itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah menyikapi munculnya wacana koalisi besar atau koalisi kebangsaan ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/4).

“Koalisi besar menandai suramnya iklim demokrasi,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini.


Menurutnya, koalisi besar dianggap membuat iklim demokrasi suram lantaran menghambat demokrasi. Argumentasinya, adanya koalisi besar akan memunculkan upaya membatasi kandidat calon presiden dan calon wakil presiden lain dalam kontestasi Pilpres 2024.

Padahal, lima partai politik dari dua koalisi tersebut (KIB dan KKIR) sudah benar membentuk koalisi masing-masing, serta mengusung calon presidennya sendiri agar masyarakat mendapatkan pilihan ketika memilih pemimpinnya.

“Juga menumbuhkan oligarki, di mana kekuasaan hanya dikendalikan oleh sekelompok kecil elite, tentu sulit berharap pemerataan pembangunan dari proses politik yang demikian,” tutup Dedi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya