Berita

Gedung Pertamina/Net

Publika

Pertamina, Sarung, dan Capex

MINGGU, 09 APRIL 2023 | 09:57 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PUBLIK dihebohkan oleh pernyataan anggota DPR kepada Dirut Pertamina, kalau sekarang minta sarung satupun tidak bisa dapat. Padahal dulu lewat pesan SMS saja langsung dikirim. Katanya, semua urusan sedekah beginian, termasuk urusan sarung sudah diambil alih Pak Menteri BUMN Erick Thohir. Gawat juga ya nasib anggota DPR menjelang lebaran ini, sulit dapat sarung buat dapil.

Ada juga kemungkinan lain mengapa Pertamina tidak bisa bagi-bagi sarung. Mungkin karena Pertamina sedang banyak pengeluaran karena perusahaan banyak dirundung musibah disambar petir, kebakaran, dan kecelakaan lainnya.

Pertamina dalam tahun belakangan memang banyak dirundung musibah, dua kali kebakaran kilang Cilacap, kebakaran Balongan, kebakaran kilang Balikpapan, kebakaran kilang Dumai, dan musibah kebakaran depo Plumpang, kecelakaan kapal pengangkut BBM, insiden kecelakaan kerja di Blok Rokan, dan lain sebagainya.


Akibatnya, bisa jadi dompet Pertamina menjadi tipis, sehingga sulit bagi Pertamina bagi-bagi sarung seperti masa-masa bulan puasa atau lebaran sebelumnya. Tampaknya banyak uang kesedot untuk mengamankan musibah dan kecelakaan yang terjadi.

Tapi anggota DPR tidak perlu kuatir. Rentetan musibah tersebut telah dijawab dengan perencanaan yang cukup bagus oleh dirut Pertamina. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan pengeluaran yang cukup besar untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur Pertamina.

Fitch Ratings Singapura membuka semua rencana pengeluaran atau belanja modal Pertamina atau Capex perusahaan terbesar di Indonesia di tahun ini dan tahun tahun mendatang. Capex sekaligus merupakan gambaran bahwa Pertamina masih merupakan perusahaan paling menarik bagi lembaga pembiayaan nasional dan internasional.

Digambarkan bahwa Capex Besar Pertamina diperkirakan sekitar 9 miliar dolar AS pada tahun 2023 (perkiraan tahun 2022: sekitar 9 miliar dolar AS) dan selanjutnya berkisar antara 10 miliar hingga 15 miliar dolar AS. Hal ini merupakan ekspektasi jangka menengah manajemen Pertamina. Dengan demikian maka akan tersedia belanja modal sedikitnya 45,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 650 hingga 700 triliun dalam tahun 2023 hingga 2026.

Belanja modal masing masing 9 billion dolar AS di 2023, 10,8 billion dolar AS di 2024, 11,8 billion dolar AS di 2025 dan 12,2 billion dolar AS di 2026, akan terbagi rata antara mempertahankan produksi dari lapangan minyak dan gas Pertamina yang sudah tua dan meningkatkan kapasitas dan kompleksitas kilang selama dua tahun ke depan. Beberapa blok produksi besar, termasuk yang baru diakuisisi, membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan produksi dan merupakan pendorong utama ekspektasi belanja modal hulu yang tinggi.

Kemampuan Capex ini prestasi penting yang harus dicatat dari direktur Pertamina. Walaupun ada kecelakaan cukup banyak, namun telah menunjukkan kesanggupannya mencari uang. Capex Pertamina ini merupakan yang terbesar di BUMN maupun swasta di Indonesia. Ini akan menjadi modal untuk mengupgrade instalasi, penguatan standar safety perusahaan dan lain sebagainya.

Mengapa ini dikatakan prestasi? Karena dalam era transisi energi ini tidak mudah bagi perusahaan minyak untuk mendapatkan dana lagi, baik utang, maupun investasi, dalam memperbesar belanja modalnya. Perusahaan migas dunia lainnya juga sedang berada pada situasi anggaran yang ketat, serta harus  mempersiapkan diri bagi transisi energi. Jadi tidak muda mencari uang bagi kelanjutan infrastruktur fosil. Oleh karena itu, kemampuan mobilisasi dana sebesar capex tersebut patut diacungi jempol.

Jadi nanti dengan kekuatan Capex senilai Rp 650 hingga 700 triliun, maka masalah polemik sedekah sarung dengan anggota DPR tentu adalah masalah sepele. Tak usah lagi dipersoalkan bahwa dana CSR dan lain-lain yang berada di bawah kekuasaan Erick Thohir, Menteri BUMN. Biarkan saja. Nanti kalau Capex semua terealisasi, maka Pertamina akan sangat banyak uang lagi. Semua pihak tentu bisa kecipratan. Namun harap sabar dulu sebentar.

Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya