Berita

Gedung Pertamina/Net

Publika

Pertamina, Sarung, dan Capex

MINGGU, 09 APRIL 2023 | 09:57 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PUBLIK dihebohkan oleh pernyataan anggota DPR kepada Dirut Pertamina, kalau sekarang minta sarung satupun tidak bisa dapat. Padahal dulu lewat pesan SMS saja langsung dikirim. Katanya, semua urusan sedekah beginian, termasuk urusan sarung sudah diambil alih Pak Menteri BUMN Erick Thohir. Gawat juga ya nasib anggota DPR menjelang lebaran ini, sulit dapat sarung buat dapil.

Ada juga kemungkinan lain mengapa Pertamina tidak bisa bagi-bagi sarung. Mungkin karena Pertamina sedang banyak pengeluaran karena perusahaan banyak dirundung musibah disambar petir, kebakaran, dan kecelakaan lainnya.

Pertamina dalam tahun belakangan memang banyak dirundung musibah, dua kali kebakaran kilang Cilacap, kebakaran Balongan, kebakaran kilang Balikpapan, kebakaran kilang Dumai, dan musibah kebakaran depo Plumpang, kecelakaan kapal pengangkut BBM, insiden kecelakaan kerja di Blok Rokan, dan lain sebagainya.


Akibatnya, bisa jadi dompet Pertamina menjadi tipis, sehingga sulit bagi Pertamina bagi-bagi sarung seperti masa-masa bulan puasa atau lebaran sebelumnya. Tampaknya banyak uang kesedot untuk mengamankan musibah dan kecelakaan yang terjadi.

Tapi anggota DPR tidak perlu kuatir. Rentetan musibah tersebut telah dijawab dengan perencanaan yang cukup bagus oleh dirut Pertamina. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan pengeluaran yang cukup besar untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur Pertamina.

Fitch Ratings Singapura membuka semua rencana pengeluaran atau belanja modal Pertamina atau Capex perusahaan terbesar di Indonesia di tahun ini dan tahun tahun mendatang. Capex sekaligus merupakan gambaran bahwa Pertamina masih merupakan perusahaan paling menarik bagi lembaga pembiayaan nasional dan internasional.

Digambarkan bahwa Capex Besar Pertamina diperkirakan sekitar 9 miliar dolar AS pada tahun 2023 (perkiraan tahun 2022: sekitar 9 miliar dolar AS) dan selanjutnya berkisar antara 10 miliar hingga 15 miliar dolar AS. Hal ini merupakan ekspektasi jangka menengah manajemen Pertamina. Dengan demikian maka akan tersedia belanja modal sedikitnya 45,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 650 hingga 700 triliun dalam tahun 2023 hingga 2026.

Belanja modal masing masing 9 billion dolar AS di 2023, 10,8 billion dolar AS di 2024, 11,8 billion dolar AS di 2025 dan 12,2 billion dolar AS di 2026, akan terbagi rata antara mempertahankan produksi dari lapangan minyak dan gas Pertamina yang sudah tua dan meningkatkan kapasitas dan kompleksitas kilang selama dua tahun ke depan. Beberapa blok produksi besar, termasuk yang baru diakuisisi, membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan produksi dan merupakan pendorong utama ekspektasi belanja modal hulu yang tinggi.

Kemampuan Capex ini prestasi penting yang harus dicatat dari direktur Pertamina. Walaupun ada kecelakaan cukup banyak, namun telah menunjukkan kesanggupannya mencari uang. Capex Pertamina ini merupakan yang terbesar di BUMN maupun swasta di Indonesia. Ini akan menjadi modal untuk mengupgrade instalasi, penguatan standar safety perusahaan dan lain sebagainya.

Mengapa ini dikatakan prestasi? Karena dalam era transisi energi ini tidak mudah bagi perusahaan minyak untuk mendapatkan dana lagi, baik utang, maupun investasi, dalam memperbesar belanja modalnya. Perusahaan migas dunia lainnya juga sedang berada pada situasi anggaran yang ketat, serta harus  mempersiapkan diri bagi transisi energi. Jadi tidak muda mencari uang bagi kelanjutan infrastruktur fosil. Oleh karena itu, kemampuan mobilisasi dana sebesar capex tersebut patut diacungi jempol.

Jadi nanti dengan kekuatan Capex senilai Rp 650 hingga 700 triliun, maka masalah polemik sedekah sarung dengan anggota DPR tentu adalah masalah sepele. Tak usah lagi dipersoalkan bahwa dana CSR dan lain-lain yang berada di bawah kekuasaan Erick Thohir, Menteri BUMN. Biarkan saja. Nanti kalau Capex semua terealisasi, maka Pertamina akan sangat banyak uang lagi. Semua pihak tentu bisa kecipratan. Namun harap sabar dulu sebentar.

Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya