Berita

Menteri BUMN sekaligus Ketum PSSI, Erick Thohir/Net

Politik

Indonesia Hanya Disanksi Ringan FIFA, Erick Thohir Dapat Berkah Elektoral

MINGGU, 09 APRIL 2023 | 01:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sanksi ringan yang dijatuhi FIFA, sebagai imbas dari pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, memberikan berkah elektoral kepada Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir.

"Nama Erick Thohir amat diperhitungkan oleh publik. Sebab, momentum Sanksi Administrasi FIFA dapat membuat publik menerima Erick jika menjadi cawapres," ujar pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/4).

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo ini menjeleskan, bukti dukungan publik kepada Erick untuk menjadi peserta Pilpres 2024, adalah respon pecinta sepakbola tanah air atas lobi ciamik Erick kepada FIFA.


"Masyarakat dan pecinta sepakbola di Indonesia tentu saja menyambut gembira, karena Indonesia hanya kena “kartu kuning” dari FIFA berupa sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk operasional PSSI," tuturnya.

Di samping itu, Efriza menilai Erick juga pandai mengambil momentum. Sebab, sebelum berangkat melakukan negosiasi dengan FIFA, Menteri BUMN ini telah menjelaskan kepada publik untuk memperjuangkan Indonesia agar mendapatkan sanksi administrasi yang dinilainya tidak terlalu berat.

"Sebab, jika misalnya, Indonesia mendapatkan sanksi terberat, berupa FIFA melarang timnas Indonesia mengikuti kompetisi internasional dari berbagai skala penyelenggaraan, ini adalah bentuk sebuah kemunduran dalam sepakbola Indonesia," katanya.

"Erick Thohir yang sudah mendapatkan momentum untuk merebut hati rakyat dari keluarnya sanksi administrasi dari FIFA, tentu saja antusias dan respons positif publik amat besar memungkinkan elektabilitas Erick Thohir akan terus menanjak," tandas Efriza.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya