Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani/Ist

Politik

Pemerintah Diminta Tegas Berantas Perdagangan Orang

SABTU, 08 APRIL 2023 | 08:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta tegas terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang hingga kini masih marak.

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, mengingatkan kinerja gugus tugas penanganan dan penindakan TPPO yang sudah dibentuk. Terlebih sudah ada payung hukum, yakni Perpres 19/2023 tentang TPPO.

Diakui, mencegah dan memberantas TPPO merupakan kerja besar, butuh keterlibatan banyak pihak.


“Di pusat ada 24 Kementerian di bawah koordinasi Menko PMK selaku Ketua Gugus Tugas Pusat TPPO. Bagaimana efektifitas kerjanya? Bagaimana juga di daerah yang selama ini banyak warganya jadi korban?” kata Christina, dalam keterangannya, Sabtu (8/4).

Menurut dia, bila ada komitmen memberantas, maka aspek pencegahan di hulu perlu dikerjakan pihak-pihak terkait.

Meski begitu Christina mengapresiasi komitmen kuat dari pemerintah menindak TPPO, apalagi belakangan Menko Polhukam Mahfud MD juga getol membicarakan itu.

“Kita lihat ada keseriusan, belum lama ini Polri berhasil mengungkap jaringan pelaku TPPO. Aksi nasional sampai daerah juga harus mengikuti komitmen yang sama, pencegahannya seperti apa," ucapnya.

Politisi Golkar itu juga menambahkan, secara regulasi Indonesia sudah mumpuni merespon TPPO, tinggal implementasi di lapangan yang serius dan berkelanjutan.

Bagi Christina, aspek pencegahan sama pentingnya dengan penindakan. Terkait adanya keterlibatan oknum aparat, dia mendukung komitmen Kemenko Polhukam dan BP2MI yang punya ketegasan merespon hal itu.

“Sikap tegas pemerintah untuk tidak mentolerir keterlibatan oknum aparat harus kita apresiasi. Semoga ini jadi momentum agar lebih baik ke depannya," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya