Presiden Joko Widodo saat silaturahmi bersama lima ketua umum partai politik koalisi pemerintah di kantor DPP PAN/Ist
Wacana Koalisi Besar yang diisi partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, kecuali Partai Nasdem, diprediksi akan membelot dari arah politik PDI Perjuangan, kalau hasil Pilpres 2024 tak sesuai harapan.
Demikian analisis pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menanggapi peluang Koalisi Besar terbentuk, dan PDIP menjadi salah satu parpol yang ada di dalamnya.
Menurutnya, ada satu corak politik yang melekat pada parpol-parpol di Indonesia, khususnya sejak Pemilu Serentak 2019 lalu. Di mana, kelompok yang berseberangan akan bergabung ke barisan pemenang pemilihan.
“Andaipun hasil pemilu meleset, mereka juga tahu, mereka akan tetap bisa bergabung di kubu pemerintahan yang menang nantinya,†ujar Efriza kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/4).
Meski begitu, Efriza tak bisa memungkiri ada peluang yang cukup besar yang dimiliki Koalisi Besar. Di mana rencananya akan diisi oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang di dalamnya ada Golkar, PAN dan PPP, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diisi Gerindra dan PKB, ditambah PDIP.
Tetapi, Koalisi Besar itu juga tidak bisa menganggap sebelah mata barisan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang digawangi Nasdem, Demokrat, dan PKS, yang sudah memiliki capres yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Jadi seperti Golkar, Gerindra, PPP, PAN, maupun PKB, jika koalisi yang didukungnya kalah, tersingkir dari pemerintahan yang terbentuk, diprediksi kuat hanya PDIP (berbeda arah),†tutur dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo ini.
“Karena PDIP yang selalu membangun rivalitas dengan Partai Demokrat dan PKS, sedangkan umumnya partai-partai lain mengikuti irama yang menang semata,†sambungnya.
Sehingga menurutnya, peluang membelotnya KIB dan KKIR dari PDIP dalam Koalisi Besar nanti, masih akan terbuka lebar. Terutama jika ternyata pemenang Pilpres 2024 adalah jagoan dari KPP.
“Karena kekuatan dukungan pemerintahan harus besar, sebagai konsekuensi sistem multipartai. Inilah dilema sistem multipartai dengan pragmatisme partai yang tinggi,†demikian Efriza.
