Berita

Presiden Joko Widodo saat sungkem ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Fasilitasi Koalisi Besar, Jokowi Berusaha Redupkan Ketokohan Megawati?

JUMAT, 07 APRIL 2023 | 17:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Manuver politik Presiden Joko Widodo yang memberi sinyal setuju pembentukan Koalisi Besar atau gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), bisa menjadi upaya untuk meredupkan ketokohan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, Koalisi Besar lebih terlihat sebagai ambisi Presiden Jokowi, dibanding ambisi para partai yang berencana bergabung.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, Jumat (7/4).


“Jika lebih banyak Jokowi yang bermanuver, inipun bisa bermasalah dengan PDIP, karena Jokowi bisa saja akan meredupkan ketokohan Megawati sebagai pengatur taktik politik koalisi,” kata Dedi Kurnia.

Lagipula, kata Dedi, PDIP yang hingga kini belum menentukan sikap politiknya apakah akan berkoalisi atau maju sendiri pada Pemilu 2024, sepenuhnya menjadi keputusan Megawati Soekarnoputri selaku pemegang hak prerogratif di partai banteng moncong putih.

Oleh karena itu, Dedi menilai manuver Jokowi memfasilitasi Koalisi Besar tersebut bisa mendegradasi ketokohan Megawati dalam percaturan politik di 2024.

“Karena Koalisi Besar lebih terlihat sebagai ambisi Joko Widodo dibanding ambisi para partai yang bereacana bergabung,” pungkasnya.

Wacana Koalisi Besar muncul saat kehadiran lima ketum partai politik (parpol) pada acara Silaturahmi Ramadhan di DPP PAN pada Minggu (2/4), yang turut dihadiri Presiden Jokowi.

Hadir dari KIB, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.

Kemudian dari KIR, hadir Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sementara, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir karena sedang di luar negeri.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya