Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Vietnam: TikTok Tidak Punya Langkah Kontrol yang Ketat atas Konten Beracun

JUMAT, 07 APRIL 2023 | 13:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah banyaknya kekhawatiran tentang masalah keamanan TikTok, pemerintah Vietnam akan menyelidiki aplikasi berbagi video milik China itu.

Pada Kamis (6/4), Kepala Radio, TV, dan Informasi Elektronik Vietnam Le Quang Tu Do mengatakan pihak berwenang akan segera mengadakan inspeksi terhadap perusahaan tersebut pada Mei mendatang, karena banyaknya informasi yang salah di aplikasi itu.

“TikTok tidak memiliki langkah kontrol yang efektif atas konten yang melanggar politik, melawan partai dan negara, berita palsu, konten beracun,” kata Do kepada wartawan, dimuat Malay Mail, Jumat (7/4).


Berdasarkan data dari perusahaan riset Data Reporter yang dikutip oleh pemerintah, aplikasi berbagi video itu diperkirakan memiliki 50 juta pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Vietnam.

Menurut Do, dengan banyaknya konten beracun di TikTok dan banyaknya pengguna akan berdampak negatif pada negaranya, yang sejauh ini masih menerapkan pembatasan yang ketat terhadap kebebasan berekspresi di media sosial.

"Kurangnya kontrol dapat memfasilitasi penyebaran berita palsu, menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial," tambahnya.

Untuk itu, delegasi pemerintah akan segera mengunjungi kantor TikTok yang ada di Vietnam, sebagai langkah untuk menyerukan agar aplikasi tersebut dapat mengikuti hukum yang berlaku di negaranya.

Namun sejauh ini belum ada komentar apa pun dari induk perusahaan TikTok, ByteDance terkait inspeksi yang akan dilakukan pemerintah Vietnam untuk menekan kontrol sosial medianya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya