Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Vietnam: TikTok Tidak Punya Langkah Kontrol yang Ketat atas Konten Beracun

JUMAT, 07 APRIL 2023 | 13:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah banyaknya kekhawatiran tentang masalah keamanan TikTok, pemerintah Vietnam akan menyelidiki aplikasi berbagi video milik China itu.

Pada Kamis (6/4), Kepala Radio, TV, dan Informasi Elektronik Vietnam Le Quang Tu Do mengatakan pihak berwenang akan segera mengadakan inspeksi terhadap perusahaan tersebut pada Mei mendatang, karena banyaknya informasi yang salah di aplikasi itu.

“TikTok tidak memiliki langkah kontrol yang efektif atas konten yang melanggar politik, melawan partai dan negara, berita palsu, konten beracun,” kata Do kepada wartawan, dimuat Malay Mail, Jumat (7/4).


Berdasarkan data dari perusahaan riset Data Reporter yang dikutip oleh pemerintah, aplikasi berbagi video itu diperkirakan memiliki 50 juta pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Vietnam.

Menurut Do, dengan banyaknya konten beracun di TikTok dan banyaknya pengguna akan berdampak negatif pada negaranya, yang sejauh ini masih menerapkan pembatasan yang ketat terhadap kebebasan berekspresi di media sosial.

"Kurangnya kontrol dapat memfasilitasi penyebaran berita palsu, menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial," tambahnya.

Untuk itu, delegasi pemerintah akan segera mengunjungi kantor TikTok yang ada di Vietnam, sebagai langkah untuk menyerukan agar aplikasi tersebut dapat mengikuti hukum yang berlaku di negaranya.

Namun sejauh ini belum ada komentar apa pun dari induk perusahaan TikTok, ByteDance terkait inspeksi yang akan dilakukan pemerintah Vietnam untuk menekan kontrol sosial medianya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya