Representative Images/Net
Polisi dan pejabat Kroasia memiliki grup WhatsApp rahasia untuk berbagi informasi sensitif tentang para imigran yang mencoba memasuki wilayahnya.
Hal tersebut terungkap dalam laporan dari outlet berita independen, Lighthouse Reports, yang menerima 60 tangkapan layar yang bocor dengan berhasil mengidentifikasi 33 anggota di dalamnya.
Sebelum grup itu bocor, Kroasia selalu mengaku tidak mengetahui tentang operasi kekerasan dan ilegal apa pun yang dikabarkan sering dilakukan oleh anggota kepolisiannya untuk memukul mundur para migran dari Uni Eropa.
"Namun kini sekarang kami dapat mengungkapkan bahwa pejabat tinggi Kroasia adalah bagian dari grup WhatsApp rahasia tempat kegiatan semacam itu (kekerasan kepada migran) dibagikan dan didorong," kata Lighthouse, dimuat
Anadolu Agency, Jumat (7/4).
Dalam laporannya, outlet berita itu mengatakan grup tersebut digunakan untuk bertukar informasi tentang penangkapan di Kroasia barat, di mana lebih dari 1.300 orang yang sebagian besar berkebangsaan Afghanistan, Pakistan dan Suriah ditahan.
Foto-foto mereka yang ditahan, disiksa, dan dilecehkan kerap dibagikan ke dalam grup yang bernama Koridor II-Barat itu.
"Dalam beberapa kasus, foto-foto individu yang memprihatinkan dibagikan, kadang-kadang orang dipaksa untuk berbaring telungkup di tanah atau tampaknya dipaksa melepas sepatu mereka saat petugas bersenjata Kroasia berdiri di atas mereka," kata laporan itu.
Menanggapi grup yang bocor itu, pejabat Kroasia tidak menyangkalnya, dengan Menteri Dalam Negeri Davor Bozinovic memastikan bahwa grup itu bukan operasi rahasia mereka.
"Kami tidak dapat mengetahui apakah pesan-pesan ini asli. Koridor II-Barat bukanlah operasi rahasia. Ini adalah tindakan yang dilakukan terhadap penyelundup migran dan secara intensif dalam lima tahun terakhir," kata Bozinovic, seraya membantah tuduhan penganiayaan polisi terhadap imigran.
Laporan itu terungkap di tengah banyaknya imigran yang berusaha untuk mencapai negara-negara di Uni Eropa, dengan UE sendiri telah berulang kali menghadapi banyak tuduhan terkait penolakan imigran di perbatasan.
