Berita

Bupati Merani Muhammad Adil saat sebut Pejabat Kemenkeu Iblis pada Desember 2022 silam/Net

Hukum

Tertangkap KPK, Bupati Kepulauan Meranti Pernah Sebut Pegawai Kemenkeu Iblis

JUMAT, 07 APRIL 2023 | 05:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil merupakan sosok kepala daerah yang sempat menjadi sorotan publik lantaran pernah menyebutkan bahwa pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan karena mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.

Pada Desember 2022 kemarin, publik dihebohkan dengan pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam sebuah video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial.

Dalam video pendek itu, Adil terlihat beram dan menyebut pegawai di Kemenkeu sebagai iblis karena hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti tapi uangnya dihisap oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu.


Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada Kamis 9 Desember 2022.

Dalam rapat itu, Adil menyatakan kecewa kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Lucky Alfirman. Pada sesi tanya jawab, Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu.

Menurut Adil, Kepulauan Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari. Tetapi, Adil mengaku tidak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam daerahnya. Bahkan kata Adil, Meranti hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya karena DBH migas yang diterima minim.

Namun saat ini, Muhammad Adil bersama puluhan orang lainnya, termasuk pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dan pihak swasta terjaring tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung sejak Kamis malam (6/4).

"Alhamdulillah, satu kepala daerah Bupati Meranti berhasil di tangkap tangan," ujar Firli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat dinihari (7/4).

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya