Berita

Bupati Merani Muhammad Adil saat sebut Pejabat Kemenkeu Iblis pada Desember 2022 silam/Net

Hukum

Tertangkap KPK, Bupati Kepulauan Meranti Pernah Sebut Pegawai Kemenkeu Iblis

JUMAT, 07 APRIL 2023 | 05:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil merupakan sosok kepala daerah yang sempat menjadi sorotan publik lantaran pernah menyebutkan bahwa pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan karena mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.

Pada Desember 2022 kemarin, publik dihebohkan dengan pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam sebuah video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial.

Dalam video pendek itu, Adil terlihat beram dan menyebut pegawai di Kemenkeu sebagai iblis karena hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti tapi uangnya dihisap oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu.


Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada Kamis 9 Desember 2022.

Dalam rapat itu, Adil menyatakan kecewa kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Lucky Alfirman. Pada sesi tanya jawab, Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu.

Menurut Adil, Kepulauan Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari. Tetapi, Adil mengaku tidak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam daerahnya. Bahkan kata Adil, Meranti hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya karena DBH migas yang diterima minim.

Namun saat ini, Muhammad Adil bersama puluhan orang lainnya, termasuk pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dan pihak swasta terjaring tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung sejak Kamis malam (6/4).

"Alhamdulillah, satu kepala daerah Bupati Meranti berhasil di tangkap tangan," ujar Firli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat dinihari (7/4).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya