Berita

Presiden Joko Widodo dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Peran LBP dan Jokowi Menyetir Koalisi Besar Adalah Pragmatisme Politik

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 18:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kecurigaan terhadap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Presiden Joko Widodo, ikut mempengaruhi arah gerak politik Pilpres 2024 parpol pendukung pemerintahan saat ini, mengemuka di publik.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, persepsi tersebut wajar jika muncul di publik hari ini. Karena, ada gelagat LBP dan Jokowi yang menunjukkan pengaturan kepada parpol-parpol yang bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Sebagai contoh, Efriza menyebutkan perilaku LBP yang melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dalam beberapa kali kesempatan, yang di dalamnya membicarakan soal koalisi Pilpres 2024.


Di samping itu, Jokowi baru-baru ini juga hadir di tengah-tengah barisan parpol pendukung pemerintahannya, yang mana diisukan bakal membuat Koalisi Besar.

Menurut Efriza, manuver LBP dan Jokowi ke parpol-parpol itu adalah supaya tak ada pendukungnya yang membelot, dan bisa melanjutkan program pemerintahan saat ini.

“Jadi bagi mereka pragmatisme politik semata yang dikedepankannya,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/4).

Bagi Efriza, dalam konteks manuver LBP dan Jokowi ke parpol-parpol koalisi pemerintahan, tawaran kekuasaan lebih bisa diterima ketimbang tawaran pihak yang tidak berkuasa.

“Alasannya, karena jabatan dan perluasan akses dari jabatan tersebut, bagi mereka itu amat menggiurkan,” tuturnya.

Lebih dari itu, Efriza juga memandang faktor elektoral pimpinan parpol-parpol koalisi pemerintahan Jokowi, hanya satu orang yang menjanjikan.

“Apalagi elektabilitas ketua-ketua umum partai juga dipapan kecil, kecuali Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Grindar) semata,” demikian Efriza menambahkan.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya