Berita

Presiden Joko Widodo dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Peran LBP dan Jokowi Menyetir Koalisi Besar Adalah Pragmatisme Politik

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 18:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kecurigaan terhadap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Presiden Joko Widodo, ikut mempengaruhi arah gerak politik Pilpres 2024 parpol pendukung pemerintahan saat ini, mengemuka di publik.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, persepsi tersebut wajar jika muncul di publik hari ini. Karena, ada gelagat LBP dan Jokowi yang menunjukkan pengaturan kepada parpol-parpol yang bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Sebagai contoh, Efriza menyebutkan perilaku LBP yang melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dalam beberapa kali kesempatan, yang di dalamnya membicarakan soal koalisi Pilpres 2024.


Di samping itu, Jokowi baru-baru ini juga hadir di tengah-tengah barisan parpol pendukung pemerintahannya, yang mana diisukan bakal membuat Koalisi Besar.

Menurut Efriza, manuver LBP dan Jokowi ke parpol-parpol itu adalah supaya tak ada pendukungnya yang membelot, dan bisa melanjutkan program pemerintahan saat ini.

“Jadi bagi mereka pragmatisme politik semata yang dikedepankannya,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/4).

Bagi Efriza, dalam konteks manuver LBP dan Jokowi ke parpol-parpol koalisi pemerintahan, tawaran kekuasaan lebih bisa diterima ketimbang tawaran pihak yang tidak berkuasa.

“Alasannya, karena jabatan dan perluasan akses dari jabatan tersebut, bagi mereka itu amat menggiurkan,” tuturnya.

Lebih dari itu, Efriza juga memandang faktor elektoral pimpinan parpol-parpol koalisi pemerintahan Jokowi, hanya satu orang yang menjanjikan.

“Apalagi elektabilitas ketua-ketua umum partai juga dipapan kecil, kecuali Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Grindar) semata,” demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya