Berita

Penerbangan repatriasi ke Vietnam pada 2020 lalu/Net

Dunia

54 Pejabat Vietnam Diadili Gara-gara Skandal Suap Penerbangan Repatriasi Covid-19

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 18:09 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sebanyak 54 pejabat Vietnam akan diadili atas skandal kasus suap penerbangan untuk repatriasi yang dilakukan pemerintah sejak wabah Covid-19 merebak di dunia.

Berdasarkan laporan dari The Diplomat pada Kamis (6/4), sebagian besar yang terlibat dalam skandal memalukan itu merupakan pejabat senior yang terdiri dari mantan petinggi pemerintah yang berasal dari kementerian kesehatan, transportasi, hingga keamanan publik.

"Badan Keamanan Investigasi kementerian kini telah memanggil 54 orang untuk didakwa karena memberikan suap, menerima suap, menjadi perantara suap, penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan, dan mengambil alih aset kasus penipuan," kata media pemerintah Vietnam.


Saat ini kasus telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Penyelidikan yang telah dilakukan selama setahun menemukan bukti bahwa beberapa oknum menarik biaya yang terlalu tinggi untuk kursi penerbangan bagi warga yang terdampar di luar negeri untuk kembali pulang ke Vietnam selama lockdown atau penguncian ketat.

Awalnya, kasus tersebut mencuat dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri To Anh Dung, yang dilaporkan menyetujui rencana untuk mengatur penerbangan repatriasi.

Ia dituduh menerima suap sebesar 21,5 miliar dong atau senilai Rp 13 miliar untuk menambahkan perusahaan ke dalam daftar penyedia penerbangan repatriasi, yang akhirnya diatur oleh pemerintah untuk sekitar 400 penerbangan.

Skandal penerbangan tersebut diyakini telah menghasilkan sekitar 200 juta dolar (Rp 2,9 triliun) yang telah berkontribusi pada pengunduran diri presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Kasus ini juga telah mendorong serentetan penangkapan, teguran, dan pengusiran dari Partai Komunis Vietnam yang berkuasa.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya