Berita

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono/RMOL

Politik

PDIP Ingin Capres Koalisi Besar, Golkar: Gabung Dulu, Baru Bicara Pencapresan

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 13:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap PDI Perjuangan yang mensyaratkan capres apabila bergabung dengan Koalisi Besar atau penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) direspons santai DPP Partai Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyarankan agar PDIP terlebih dahulu untuk bergabung sebelum mendorong capres jagoannya ke Koalisi Besar.  

“Sebaiknya bergabung dahulu baru kita sama-sama formulasikan mengenai pencapresan,” kata Dave kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu melalui sambungan telepon, Kamis (6/4).


Sebab, kata Dave, Koalisi Besar notabene diisi banyak partai politik yang sepakat bakal memutuskan sejumlah kebijakan strategis dan penting nantinya jika terbentuk.

Oleh karena itu, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu menilai bahwa sebelum berbicara pencapresan lebih baik partai banteng moncong putih itu bergabung terlebih dahulu.

“Ini kan penggabungan sejumlah partai yang sepakat untuk memutuskan kebijakan strategis yang amat besar dan penting. Ini bukan hal yang mudah dan butuh pemahaman yang sangat kompleks,” pungkasnya.

Sebelumnya, PDIP mensyaratkan posisi calon presiden (capres) apabila nanti bergabung dengan koalisi besar.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah, menyebut bahwa tawaran itu merupakan hal wajar dan logis karena PDIP pemilik kursi terbesar di DPR.

"PDIP kalau ngambil posisi capres, ya wajar-wajar saja, make sense lah. Bukan mau-maunya PDIP, enggak seperti itu. Logic. Sangat rasional," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya