Berita

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono/RMOL

Politik

PDIP Ingin Capres Koalisi Besar, Golkar: Gabung Dulu, Baru Bicara Pencapresan

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 13:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap PDI Perjuangan yang mensyaratkan capres apabila bergabung dengan Koalisi Besar atau penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) direspons santai DPP Partai Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyarankan agar PDIP terlebih dahulu untuk bergabung sebelum mendorong capres jagoannya ke Koalisi Besar.  

“Sebaiknya bergabung dahulu baru kita sama-sama formulasikan mengenai pencapresan,” kata Dave kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu melalui sambungan telepon, Kamis (6/4).


Sebab, kata Dave, Koalisi Besar notabene diisi banyak partai politik yang sepakat bakal memutuskan sejumlah kebijakan strategis dan penting nantinya jika terbentuk.

Oleh karena itu, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu menilai bahwa sebelum berbicara pencapresan lebih baik partai banteng moncong putih itu bergabung terlebih dahulu.

“Ini kan penggabungan sejumlah partai yang sepakat untuk memutuskan kebijakan strategis yang amat besar dan penting. Ini bukan hal yang mudah dan butuh pemahaman yang sangat kompleks,” pungkasnya.

Sebelumnya, PDIP mensyaratkan posisi calon presiden (capres) apabila nanti bergabung dengan koalisi besar.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah, menyebut bahwa tawaran itu merupakan hal wajar dan logis karena PDIP pemilik kursi terbesar di DPR.

"PDIP kalau ngambil posisi capres, ya wajar-wajar saja, make sense lah. Bukan mau-maunya PDIP, enggak seperti itu. Logic. Sangat rasional," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya