Berita

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin/Ist

Politik

Bila PDIP Gagal Posisi Capres, Tanda Dinasti Jokowi Dimulai

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 11:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ambisi PDI Perjuangan mendapat jatah calon presiden (Capres) bila bergabung koalisi besar terus menuai spekulasi.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, bila keinginan PDIP tidak diakomodir koalisi besar, tandanya dinasti Jokowi dimulai.

Koalisi besar berisi gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra dan PKB), yang disebut-sebut bentukan Jokowi. Bahkan secara tersirat diakui Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.


“Prabowo menyebut “Kita Timnya Pak Jokowi”. Kalau PDIP gak dapat posisi Capres, bisa terjadi pertarungan keras (Jokowi vs PDIP). Kalau koalisi besar menang, artinya dinasti Jokowi dimulai,” kata Ujang, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/4).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu berpandangan, PDIP tidak akan bisa mendapat jatah Capres jika gabung koalisi besar. Setidaknya terlihat dari persentase threshold yang dimiliki koalisi besar dan PDIP.

“Kalau gabung gak jualan Capres, koalisi besar nggak mau lah. PDIP ini kan cuma 20 persen, sedang koalisi besar 40 persen lebih. Masak 40 persen dikalahkan 20 persen, dimana logikanya?” dia balik bertanya.

“Jadi kalau dari PDIP tetap ingin posisi Capres, lebih baik PDIP sendirian saja, karena punya golden ticket,” demikian Ujang.

Sebelumnya PDIP menegaskan, bila bergabung koalisi besar, posisi calon presiden harus dari partainya.

Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, tawaran itu wajar dan logis, karena PDIP pemilik kursi terbesar di DPR.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya