Berita

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin/Ist

Politik

Bila PDIP Gagal Posisi Capres, Tanda Dinasti Jokowi Dimulai

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 11:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ambisi PDI Perjuangan mendapat jatah calon presiden (Capres) bila bergabung koalisi besar terus menuai spekulasi.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, bila keinginan PDIP tidak diakomodir koalisi besar, tandanya dinasti Jokowi dimulai.

Koalisi besar berisi gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra dan PKB), yang disebut-sebut bentukan Jokowi. Bahkan secara tersirat diakui Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.


“Prabowo menyebut “Kita Timnya Pak Jokowi”. Kalau PDIP gak dapat posisi Capres, bisa terjadi pertarungan keras (Jokowi vs PDIP). Kalau koalisi besar menang, artinya dinasti Jokowi dimulai,” kata Ujang, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/4).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu berpandangan, PDIP tidak akan bisa mendapat jatah Capres jika gabung koalisi besar. Setidaknya terlihat dari persentase threshold yang dimiliki koalisi besar dan PDIP.

“Kalau gabung gak jualan Capres, koalisi besar nggak mau lah. PDIP ini kan cuma 20 persen, sedang koalisi besar 40 persen lebih. Masak 40 persen dikalahkan 20 persen, dimana logikanya?” dia balik bertanya.

“Jadi kalau dari PDIP tetap ingin posisi Capres, lebih baik PDIP sendirian saja, karena punya golden ticket,” demikian Ujang.

Sebelumnya PDIP menegaskan, bila bergabung koalisi besar, posisi calon presiden harus dari partainya.

Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, tawaran itu wajar dan logis, karena PDIP pemilik kursi terbesar di DPR.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Perjalanan Karier Nanik S Deyang dari Jurnalis hingga Pimpin Dewan Pengawas BGN

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:23

Deklarasi Gus Kikin Maju Ketum PBNU Tuai Protes Sejumlah PCNU Jatim

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:13

Pesan Menag di FABC: Sinodalitas Gereja Cermin Musyawarah dan Gotong Royong

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:08

Prabowo Restui Pengunduran Diri Nanik dari BGN, Siapkan Dewan Pengawas Baru

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:06

Emas Antam Mulai Naik, Harga Buyback Tembus Rp2,38 Juta per Gram

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Prabowo Puji Keterlibatan Perwira TNI-Polri dalam Penanganan Bencana Sumatera

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Saat Jakarta jadi Jembatan Persaudaraan Asia

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:45

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.913 per Dolar AS Jelang Rilis Suku Bunga BI

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:34

KPK Bongkar Dugaan Penyamaran Aset Bupati Lombok Barat, Pasal TPPU Disiapkan

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:29

Ancaman Houthi Guncang Pasar, Harga Minyak Sentuh Level Tertinggi

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:24

Selengkapnya