Berita

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin/Ist

Politik

Bila PDIP Gagal Posisi Capres, Tanda Dinasti Jokowi Dimulai

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 11:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ambisi PDI Perjuangan mendapat jatah calon presiden (Capres) bila bergabung koalisi besar terus menuai spekulasi.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, bila keinginan PDIP tidak diakomodir koalisi besar, tandanya dinasti Jokowi dimulai.

Koalisi besar berisi gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra dan PKB), yang disebut-sebut bentukan Jokowi. Bahkan secara tersirat diakui Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.


“Prabowo menyebut “Kita Timnya Pak Jokowi”. Kalau PDIP gak dapat posisi Capres, bisa terjadi pertarungan keras (Jokowi vs PDIP). Kalau koalisi besar menang, artinya dinasti Jokowi dimulai,” kata Ujang, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/4).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu berpandangan, PDIP tidak akan bisa mendapat jatah Capres jika gabung koalisi besar. Setidaknya terlihat dari persentase threshold yang dimiliki koalisi besar dan PDIP.

“Kalau gabung gak jualan Capres, koalisi besar nggak mau lah. PDIP ini kan cuma 20 persen, sedang koalisi besar 40 persen lebih. Masak 40 persen dikalahkan 20 persen, dimana logikanya?” dia balik bertanya.

“Jadi kalau dari PDIP tetap ingin posisi Capres, lebih baik PDIP sendirian saja, karena punya golden ticket,” demikian Ujang.

Sebelumnya PDIP menegaskan, bila bergabung koalisi besar, posisi calon presiden harus dari partainya.

Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, tawaran itu wajar dan logis, karena PDIP pemilik kursi terbesar di DPR.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya