Berita

Donald Trump/Net

Global

Pakar: Kasus Trump, Krisis Politik AS dan Perpecahan Para Elit

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 06:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Proses hukum terhadap mantan Presiden AS Donald Trump adalah bukti keretakan dalam pemerintahan AS.

Ketua Dewan Yayasan Pembangunan dan Dukungan dari Klub Diskusi Valdai, Andrey Bystritsky, menyoroti laporan tentang penangkapan Trump di Amerika Serikat yang berlangsung selama dua jam dan dakwaan yang diajukan terhadapnya atas 34 tuduhan memalsukan laporan keuangan Organisasi Trump.

Menurutnya, kasus terhadap Trump dapat memicu krisis politik lebih lanjut dengan konsekuensi berbahaya bagi seluruh negara.


"Ini adalah peristiwa yang sangat besar dan sangat berbahaya bagi Amerika Serikat, karena ini menandakan perpecahan yang dalam, dan gesekan yang berkembang di dalamnya," ujar Bystritsky kepada kantor berita TASS, Rabu (5/4).

Kampanye melawan Trump bagai mendapatkan momentum, setelah mantan presiden tersebut secara terbuka menyatakan niatnya mencalonkan diri untuk Pilpres 2024. Lawan-lawan Trump nampak berupaya mencari titik lemah dan membuat Trump terjungkal, bahkan dengan cara apa pun.

Analis menyebut ini sebagai "tantangan besar" dan tidak mengesampingkan bahwa proses hukum terhadap Trump akan memfermentasi krisis politik.

"Krisis ini tidak dimulai kemarin. Kemungkinan besar, krisis ini akan tumbuh lebih dalam (dengan latar belakang kasus Trump) dan banyak hal-hal akan menjadi tidak pasti," katanya.

Trump didakwa pada Selasa dengan 34 tuduhan kejahatan yang terkait dengan pemalsuan catatan bisnis Organisasi Trump untuk menutupi tuduhan perselingkuhan dengan aktris porno Stormy Daniels yang muncul selama kampanye Gedung Putih pertamanya pada tahun 2016.

Pemalsuan laporan keuangan seperti itu tidak dipidana penjara, tetapi menjadi suatu keadaan yang memberatkan, jika pemalsuan itu dilakukan untuk menutupi kejahatan lain. Menurut gugatan, Trump berusaha menutupi pelanggaran tertentu yang dilakukan selama kampanye 2016. Ini adalah kasus pertama tuntutan pidana yang diajukan terhadap mantan presiden AS.

Trump ditahan selama sekitar dua jam di bawah hukum acara AS. Dalam hukum acara AS, penangkapan adalah bagian wajib dari dakwaan dewan juri. Penangkapan itu tidak berarti Trump akan berada di balik jeruji besi. Terdakwa tetap ditahan hanya selama masa dakwaan. Setelah dibebaskan, dia terbang dari New York kembali ke rumahnya di Florida.

Trump terhindar dari formalitas penangkapan biasa. Dia tidak diborgol atau difoto untuk bahan kasing, dan sidik jarinya diambil lebih awal.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya