Berita

Presiden Jokowi saat berada di Sekolah Partai PDI Perjungan bersama Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani/Net

Politik

Jika Gabung Koalisi Besar, Indikasi PDIP Di Bawah Kendali Jokowi

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 03:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

PDI Perjuangan memberi sinyal akan bergabung ke Koalisi Besar dengan syarat calon presidennya berasal dari partai berlambang kepala banteng moncong putih.

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, persyaratan yang diajukan PDIP akan menyulitkan bagi Koalisi Besar. Sebab, Gerindra sudah pasti tidak akan mau menerima persyaratan itu.

Analisa Jamiluddin, Gerindra pasti sudah bersikap memilih Ketua Umumnya Prabowo Subianto sudah harga mati harus menjadi capres.


"Karena itu, Gerindra bisa saja tarik diri bila PDIP bergabung ke Koalisi Besar tetap memaksakan capresnya dari mereka," demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/4).

Selain itu, Jamiluddin juga menilai, Golkar juga menginginkan capres. Imbasnya, akan menyulitkan keberlangsungan Koalisi Besar.

Pandangan mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini, persyaratan yang diajukan PDIP tampaknya akan membuat Gerindra dan Golkar sulit menerimanya. Hal itu mengindikasikan arogansi PDIP dalam berkoalisi.

"Selain itu, kalau PDIP mau bergabung ke Koalisi Besar, mengindikasikan Jokowi berada di atas angin. PDIP secara tidak langsung sudah berada di bawah kendali Jokowi," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya