Berita

Komisaris Perlindungan Anak Rusia Maria Lvova-Belova/Net

Dunia

Tolak Rusia Bicara di Dewan Keamanan, Inggris Blokir Web Siaran PBB

RABU, 05 APRIL 2023 | 23:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Website siaran PBB telah diblokir pemerintah Inggris, menyusul rapat perdana keketuaan Rusia di Dewan Keamanan yang digelar pada Rabu (5/4).

Mengutip The Jerusalem Post, keputusan pemblokiran oleh Inggris dilakukan karena Rusia tidak memberi tahu siapa yang akan memberikan pengarahan dalam pertemuan DK PBB yang berfokus pada evakuasi anak-anak Ukraina.

Beredar kabar, bahwa Komisaris Perlindungan Anak Rusia Maria Lvova-Belova yang akan ditunjuk untuk memberikan pengarahan tersebut.


Jika benar, tentu Inggris sangat menolak pertemuan itu. Lvova-Belova merupakan salah satu dari pejabat Rusia yang tertera dalam surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan deportasi anak-anak Ukraina secara ilegal.

Merespon sikap Inggris terhadap keketuaan Rusia di DK PBB, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menyerukan gerakan untuk memblokir balik siaran web PBB yang menayangkan pertemuan serupa yang diketuai Inggris.

"Rusia mulai sekarang akan memblokir siaran web PBB dari semua pertemuan serupa yang mengutip 'klausul sensor Inggris'," tulis Polyanskiy di Twitter.

Menurut para diplomatik, siaran web PBB jarang diblokir. Tetapi, bulan lalu, China dilaporkan telah memblokir siaran web PBB saat AS menjadi ketua DK PBB dan menggelar pertemuan informal tentang HAM di Korea Utara.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Mantan Kasipenkum Kejati Jakarta Jabat Kajari Aceh Singkil

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:40

Walkot Semarang Dorong Sinergi dengan ISEI Lewat Program Waras Ekonomi

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:18

Wasiat Terakhir Founding Fathers

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:05

Pelapor Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di Tambora Alami Tekanan Mental

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:53

98 Resolution Network: Program Prabowo-Gibran Sejalan dengan Mandat Reformasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:40

Bos PT QSS jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tambang Bauksit di Kalbar

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:20

KPK Dinilai Belum Utuh Baca Peta Kasus Blueray Cargo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:55

Empat WN China Diduga Pelaku Penipuan Online Ditangkap Imigrasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:30

Membangun Kedaulatan Ekonomi di Era Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:16

Pidato Prabowo di DPR Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 22 Mei 2026 | 01:55

Selengkapnya