Hari Purwanto: Pernyataan Endar Bahaya, Seolah Kapolri Atasan KPK

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyayangkan sikap Brigjen Endar Priantoro pasca diberhentikan sebagai Direktur Penyelidikan di KPK.

Kepada wartawan, Endar mengatakan bahwa dirinya tetap bertahan meski masa tugas di KPK habis karena memegang surat perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Hari, pernyataan Endar ini berbahya lantaran dapat ditafsirkan publik bahwa KPK bisa seenaknya diatur dan Kapolri merupakan atasan dari KPK. Padahal, kata dia, KPK lembaga penegak hukum, dan bertanggung jawab kepada presiden.

“Meskipun KPK dalam rumpun eksekutif, tetapi dalam menjalankan dan wewenangnya independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Makanya bahaya sekali, seolah Kapolri atasan dari KPK,” kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/4).

Hari berpendapat, terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan di KPK sepatutnya tidak dijadikan polemik. Hari mengungkapkan, diberhentikannya Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan selain karena masa jabatannya habis juga tidak adanya usulan perpanjangan dari Polri seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Ada baiknya Kapolri Listyo Sigit dan Ketua KPK Firli Bahuri tidak terjebak oleh framing yang dibuat oleh Kelompok Kriminalisasi (KEKI) KPK yang menunggangi dan memprovokasi isu negatif terhadap KPK maupun komisioner yang menjabat saat ini,” imbau Hari.

Brigjen Endar Priantoro sebelumnya menyampaikan kalau dirinya tidak ingin diberhentikan sebagai Direktur Penyelidikan karena berdasarkan surat perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya berdiri di sini berdasar surat perintah Kapolri," tegas Endar di Gedung Pusat Studi Antikorupsi, Senin (3/4).

Surat perintah dimaksud tertanggal 29 Maret 2023. Kapolri memerintahkan Endar untuk melaksanakan perpanjangan penugasan kedua sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Surat ini merupakan jawaban atas surat pimpinan KPK mengenai usulan pembinaan karier anggota Polri di KPK yang dikirim pada 11 November 2022.

Pimpinan KPK pun telah membalas surat Kapolri tertanggal 29 Maret 2023 dengan tetap mengembalikan Endar ke instansi Polri. Namun, permintaan itu ditolak Kapolri yang membalas surat tersebut dengan tetap memerintahkan Endar bertugas di KPK.