Berita

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco/RMOL

Politik

Gerindra Enggan Tanggapi Syarat PDIP Harus jadi Capres di Koalisi Besar

RABU, 05 APRIL 2023 | 15:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan menyambut baik wacana pembentukan koalisi besar dan mengisyaratkan bergabung namun dengan syarat calon presiden harus dari PDIP.

Terkait hal ini, menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, perlu adanya pembicaraan serius bersama dengan partai yang tergabung saat ini.

Oleh karena itu, kata Dasco, adanya keinginan PDIP yang menginginkan calon presiden dari koalisi besar akan dibahas bersama partai politik yang ada.


“Saya tidak mau menanggapi, mengenai masalah siapa capres, siapa cawapres. Karena itu, adalah nanti kewenangan daripada partai-partai ini, untuk membicarakan pada saat mereka bertemu,” ujar Dasco saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Namun hingga saat ini, Dasco juga belum mengetahui keberlanjutan wacana koalisi besar yang akan diisi oleh lima partai politik dari dua poros koalisi yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).  

“Saya belum tahu, karena itu kemarin itu terjadi karena inisiasi dari PAN, kita belum tahu lagi. Nanti, tunggu saja perkembangannya, untuk pertemuan berikutnya,” tutupnya.

Sebelumnya, politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menyampaikan kalau wacana koalisi besar ini telah disetujui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Budiman mengatakan ada syarat utama jika PDIP bergabung dalam Koalisi Besar. Yakni capres akan datang dari PDIP.

"Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI 1, kan gitu ya. Wajar kan. Artinya itu sudah ditegaskan Bu Ketum Megawati bahwa PDIP bersedia untuk masuk koalisi besar, tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI 1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain," kata Budiman, kemarin Selasa (4/4).

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya