Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani/Ist

Politik

Kecam Perdagangan Orang, Komisi I DPR Minta Polri Bongkar Aktor di Belakang Layar

RABU, 05 APRIL 2023 | 11:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI menyesalkan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih terjadi belakangan ini dengan modus memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke sejumlah negara Timur Tengah.

Disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, pengungkapan ini menjadi bukti langsung bahwa sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang benar-benar ada.

Oleh karena itu, ia berharap Polri bisa mengusut tuntas kasus yang melibatkan dua jaringan internasional TPPO dan mengamankan 7 orang pelaku.


“Kami berharap melalui jaringan pelaku yang tertangkap Polri bisa mengembangkan dan mengungkap aktor-aktor di belakang layar yang selama ini sulit dijamah,” tegas Christina dalam keterangannya yang diterima Redaksi, Rabu (5/4).

Legislator Partai Golkar itu pun mengapresiasi Bareskrim Polri yang telah mengungkap jaringan pelaku perdagangan orang ini. Langkah tersebut ditunggu oleh publik karena ada kesan penegakan hukum TPPO yang melibatkan sindikat selama ini jalan di tempat dan sulit diungkap.

“Hari ini kita mendapat berita baik bahwa Polri mampu mengungkapnya,” tuturnya.

Namun begitu, Christina berharap dengan terungkapnya kasus tersebut, semua pihak perlu terus mengawal bersama sampai penegakan hukumnya berjalan tuntas dan para pelaku mendapat hukuman yang seberat-beratnya.

“Yang juga menjadi harapan kami, aksi TPPO dengan berbagai modusnya dapat segera kita hentikan. Memperdagangkan manusia adalah tindak pidana berat yang harus kita perangi bersama,” pungkasnya.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap dua jaringan internasional tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pemberangkatan PMI sebagai asisten rumah tangga (ART) ke Timur Tengah. Total ada 7 orang yang diamankan dari dua jaringan.

"Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan Indonesia-Amman Jordania-Arab Saudi kemudian jaringan Indonesia-Turki-Abu Dhabi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, dalam konferensi pers, di Mabes Polri, Selasa (4/3).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya