Berita

Pemimpin Partai Demokrat Liberal Rusia (LDPR) Leonid Slutsky/Net

Dunia

Politikus Rusia: Penangguhan Hukuman Mati Harus Segera Dicabut

RABU, 05 APRIL 2023 | 06:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Serangan bom yang menargetkan blogger terkenal Rusia mendorong beberapa politisi menyerukan pencabutan moratorium hukuman mati.

Berbicara pada sesi pleno Duma Negara atau majelis rendah Rusia, Selasa (4/4), pemimpin Partai Demokrat Liberal Rusia (LDPR) Leonid Slutsky mengatakan, perlu menghukum pelaku teroris yang telah sewenang-wenang membunuh orang-orang dengan hukuman mati.

Ia mengungkapkan telah lama ia menyoroti penangguhan hukuman mati yang diterapkan Dewan Eropa. Penangguhan hukuman mati justru membuat teroris semakin merajalela.


“Setelah bergabung dengan Dewan Eropa pada tahun 1996, kami mengamati dan terus mengamati moratorium hukuman mati. Sekarang, apa yang terjadi pada kawan kami, Vladlen Tatarsky?" katanya, seperti dikutip dari TASS.

"Lalu, yang terjadi sekarang di medan perang operasi militer, merobek di hati sanubari kami untuk merevisi norma ini," lanjutnya.

Vladlen Tatarsky, blogger terkenal berusia 40 tahun dengan ribuan pengikut di akun Telegram, tewas akibat ledakan bom saat ia mengadakan diskusi dengan komentator pro-perang lainnya di sebuah kafe di tepi Sungai Neva di jantung bersejarah St Petersburg pada Minggu.

Tatarsky, yang bernama asli Maxim Fomin, sedang bertemu anggota masyarakat ketika seorang wanita memberinya sebuah kotak hadiah berisi patung, yang tak lama kemudian meledak menghancurkan seluruh kafe.

Selain menewaskan Tatarsky, ledakan itu menyebabkan lebih dari 30 orang terluka.

Menurut Komite Anti-Teroris Nasional Rusia, serangan teror itu diorganisir oleh dinas khusus Ukraina. Komite Investigasi Rusia telah mengklasifikasi ulang kasus kriminal atas tuduhan pembunuhan sebagai tindakan terorisme.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya