Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai/Net
Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo seharusnya dihukum maksimal bukan divonis pidana mati.
Kira-kira itulah pendapat Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai dalam menyikapi vonis pidana mati Sambo dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
"Dalam konteks vonis terhadap Pak FS (Ferdy Sambo), saya tegaskan menolak hukuman mati tersebut sekalipun diterapkan dalam proses peradilan," kata Pigai dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (4/4).
Penjelasan Pigai terkait penolakan terhadap hukuman mati, karena Indonesia sudah meratifikasi berbagai kovenan dan konvensi HAM internasional dan telah menjadi hukum nasional.
Lanjut Pigai,
criminal justice system atau peradilan di Indonesia tidak bisa serta merta menerapkan hukuman mati sekalipun telah diatur dalam hukum pidana.
"Fakta itu tidak bisa dinafikan hanya atas dasar proses hukum yang menggunakan kaca mata kuda. Hakim harusnya pertimbangkan aspek ini dengan memberikan hukuman maksimal atau
maximum penalty, bukan hukuman mati," ucap Pigai.
Ferdy Sambo sebelumnya divonis pidana mati dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2).
Sambo dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan terbukti secara sah, serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Sambo juga diputus melanggar Pasal 49 Juncto Pasal 33 UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang ITE Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua pertama primer.
Dari vonis tersebut, Sambo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Sidang pembacaan banding akan digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu (12/4) mendatang.
