Berita

DPC dan PAC se-Jakarta menuntut Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Jimmy Charles Kawengian, mengundurkan diri/Ist

Politik

Konflik Internal Ancam Konsolidasi Menuju 2024, DPP Diminta Berhentikan Ketua Hanura DKI

SELASA, 04 APRIL 2023 | 18:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

DPP Partai Hanura diminta turun tangan untuk menyelesaikan konflik di DPD Partai Hanura DKI Jakarta. Apabila dibiarkan berlarut maka bisa mengganggu konsolidasi dan kerja mesin partai menjelang Pemilu 2024 di ibukota.

Salah satu cara menyelesaikan permasalahan ini, DPP Partai Hanura diminta memberhentikan Jimmy Charles Kawengian selaku Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta.

Permintaan ini disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Jakarta.


“Kami DPC dan PAC se-Jakarta Utara  sepakat dan solid meminta Jimmy mundur dari Ketua DPD Hanura DKI Jakarta atau DPP mencopot Jimmy,” kata Sekretaris DPC Jakarta Utara, Sukma Jaya, dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (4/4).

Sukma mengatakan, DPC dan PAC se-Jakarta sepakat dengan dengan forum penyelamat Partai Hanura, yakni melengserkan Jimmy dari kursi Ketua DPD Hanura DKI.

"Tidak ada opsi lain, agar Hanura di Jakarta bisa fokus mempersiapkan Pemilu Serentak 2024, khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg)," tegas Sukma.

Hal senada dikatakan Sekretaris DPC Partai Hanura Jakarta Pusat, Hasbi. Dia juga mengaku sepakat dengan DPC dan PAC se-Jakarta untuk mengganti posisi Jimmy sebagai Ketua DPD Hanura.

“Kami meminta DPP segera mencopot Jimmy, karena banyak kasus pribadinya yang bisa menenggelamkan Partai Hanura DKI pada Pileg 2024,” terag Hasbi.

Hasbi menekankan, Hanura akan sulit meraih kursi DPRD DKI apabila masih dipimpin Jimmy.

Wakil Ketua DPC Partai Hanura Jakarta Timur, Yoyon, bahkan menilai Jimmy tidak memiliki visi membesarkan Hanura di ibukota yang sebentar lagi menghadapi gelaran Pemilu Serentak 2024.

“Kami ingin Hanura kembali ada wakilnya di DPRD DKI, seperti 2014-2019 ada 10 anggota DPRD DKI dari Hanura,” tandas Yoyon.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

UPDATE

Perpres Pelindungan Ojol Jangan Berhenti di Atas Kertas

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:29

Awasi Ketat Penggunaan Anggaran Operasi Modifikasi Cuaca

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:16

Sakelar Cahaya di Dalam Otak

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:04

Kartu Nikah Digital Bisa Diakses melalui Simkah, Ini Caranya!

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:44

Nusron Wahid Bikin KPK Tidak Berkutik

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:24

Dulu di Depok Banyak Maling dan Begal, Sekarang Aman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:08

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Puluhan Korban Investasi Emas Polisikan Direksi PT DGJ

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:33

Tragedi Affan dan Bambang Jangan Terulang

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:14

Selengkapnya