Berita

DPC dan PAC se-Jakarta menuntut Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Jimmy Charles Kawengian, mengundurkan diri/Ist

Politik

Konflik Internal Ancam Konsolidasi Menuju 2024, DPP Diminta Berhentikan Ketua Hanura DKI

SELASA, 04 APRIL 2023 | 18:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

DPP Partai Hanura diminta turun tangan untuk menyelesaikan konflik di DPD Partai Hanura DKI Jakarta. Apabila dibiarkan berlarut maka bisa mengganggu konsolidasi dan kerja mesin partai menjelang Pemilu 2024 di ibukota.

Salah satu cara menyelesaikan permasalahan ini, DPP Partai Hanura diminta memberhentikan Jimmy Charles Kawengian selaku Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta.

Permintaan ini disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Jakarta.


“Kami DPC dan PAC se-Jakarta Utara  sepakat dan solid meminta Jimmy mundur dari Ketua DPD Hanura DKI Jakarta atau DPP mencopot Jimmy,” kata Sekretaris DPC Jakarta Utara, Sukma Jaya, dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (4/4).

Sukma mengatakan, DPC dan PAC se-Jakarta sepakat dengan dengan forum penyelamat Partai Hanura, yakni melengserkan Jimmy dari kursi Ketua DPD Hanura DKI.

"Tidak ada opsi lain, agar Hanura di Jakarta bisa fokus mempersiapkan Pemilu Serentak 2024, khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg)," tegas Sukma.

Hal senada dikatakan Sekretaris DPC Partai Hanura Jakarta Pusat, Hasbi. Dia juga mengaku sepakat dengan DPC dan PAC se-Jakarta untuk mengganti posisi Jimmy sebagai Ketua DPD Hanura.

“Kami meminta DPP segera mencopot Jimmy, karena banyak kasus pribadinya yang bisa menenggelamkan Partai Hanura DKI pada Pileg 2024,” terag Hasbi.

Hasbi menekankan, Hanura akan sulit meraih kursi DPRD DKI apabila masih dipimpin Jimmy.

Wakil Ketua DPC Partai Hanura Jakarta Timur, Yoyon, bahkan menilai Jimmy tidak memiliki visi membesarkan Hanura di ibukota yang sebentar lagi menghadapi gelaran Pemilu Serentak 2024.

“Kami ingin Hanura kembali ada wakilnya di DPRD DKI, seperti 2014-2019 ada 10 anggota DPRD DKI dari Hanura,” tandas Yoyon.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya