Berita

Ketua Bidang Politik Partai Ummat, Hilmi R. Ibrahim/Ist

Politik

Demi Kehormatan, Partai Ummat Minta Jokowi Akhiri Manuver Dukung Capres

SENIN, 03 APRIL 2023 | 19:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo diminta mengakhiri manuver yang menunjukkan sinyal dukungan kepada calon presiden (Capres) tertentu. Hal ini, semata untuk menjaga marwah kepala negara.

Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Politik Partai Ummat, Hilmi R. Ibrahim, menanggapi kehadiran Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan lima ketua umum parpol pendukung pemerintah, di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, Minggu (2/4).
 
Sebagai seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, dikatakan Hilmi, Jokowi diharapkan  melapangkan jalan dan bersikap netral kepada siapapun yang dipilih oleh rakyat.


"Presiden tugasnya adalah memastikan seluruh program dan kebijakannya berhasil dan berakhir dengan baik, sementara  presiden terpilih yang akan datang dapat melanjutkan, ataupun memperbaiki," ujar Hilmi kepada wartawan, Senin (4/3).

Partai Ummat, kata Hilmi lagi, meminta agar Jokowi tidak usah terlalu khawatir atau ragu kalau bukan calon yang dikehendakinya menjadi presiden, sehingga programnya tidak akan jalan.

"Anggaplah program  yang sudah dikerjakan selama 10 tahun itu sebagai legacy dan serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Jangan terlalu memastikan siapa yang akan menggantikannya," tuturnya

Sambungnya, setelah berkuasa selama hampir 10 tahun, semestinya presiden harus menjaga jarak yang sama terhadap kandidat yang lain. Tidak boleh ada satu kandidat yang didukung, dan ada kandidat yang tidak didukung.

"Presiden harus menjaga kehormatannya, dengan berdiri pada posisi yang sama untuk semua capres," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya