Berita

Ketua Bidang Politik Partai Ummat, Hilmi R. Ibrahim/Ist

Politik

Demi Kehormatan, Partai Ummat Minta Jokowi Akhiri Manuver Dukung Capres

SENIN, 03 APRIL 2023 | 19:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo diminta mengakhiri manuver yang menunjukkan sinyal dukungan kepada calon presiden (Capres) tertentu. Hal ini, semata untuk menjaga marwah kepala negara.

Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Politik Partai Ummat, Hilmi R. Ibrahim, menanggapi kehadiran Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan lima ketua umum parpol pendukung pemerintah, di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, Minggu (2/4).
 
Sebagai seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, dikatakan Hilmi, Jokowi diharapkan  melapangkan jalan dan bersikap netral kepada siapapun yang dipilih oleh rakyat.


"Presiden tugasnya adalah memastikan seluruh program dan kebijakannya berhasil dan berakhir dengan baik, sementara  presiden terpilih yang akan datang dapat melanjutkan, ataupun memperbaiki," ujar Hilmi kepada wartawan, Senin (4/3).

Partai Ummat, kata Hilmi lagi, meminta agar Jokowi tidak usah terlalu khawatir atau ragu kalau bukan calon yang dikehendakinya menjadi presiden, sehingga programnya tidak akan jalan.

"Anggaplah program  yang sudah dikerjakan selama 10 tahun itu sebagai legacy dan serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Jangan terlalu memastikan siapa yang akan menggantikannya," tuturnya

Sambungnya, setelah berkuasa selama hampir 10 tahun, semestinya presiden harus menjaga jarak yang sama terhadap kandidat yang lain. Tidak boleh ada satu kandidat yang didukung, dan ada kandidat yang tidak didukung.

"Presiden harus menjaga kehormatannya, dengan berdiri pada posisi yang sama untuk semua capres," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya